KEUANGAN DAN PERBANKAN

BRI rajai ekspansi, Panin menyusul

2011-03-04T21:50:00.000-08:00

Kinerja cemerlang diraih industri perbankan nasional pada 2010 setelah sempat meredup pascakrisis 2008. Bahkan pada Tahun Macan, perbankan di Tanah Air mencapai rekor baru pengumpulan aset.

Pada 2010, aset bank nasional menembus Rp3 kuadriliun atau tepatnya Rp3.008,9 triliun.
Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2010, angka itu naik Rp474,8 triliun atau 18,73% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp2.534,1 triliun.

Pertumbuhan tahunan tersebut merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, setelah melalui dua masa kritis kenaikan bahan bakar minyak pada 2005-2006 dan krisis ekonomi global pada 2008.

Euforia kenaikan aset dirasakan oleh 10 bank papan atas nasional, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perbankan nasional lebih dari 50%, yakni Rp291,05 triliun atau naik 17,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Total aset 10 entitas tersebut hampir menembus Rp2 kuadriliun atau tepatnya Rp1.948,23 triliun, meski secara kapitalisasi menyusut menjadi 64,75% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 66,24%.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk mencatatkan kenaikan nilai aset tertinggi, yakni Rp76,94 triliun atau 24,16% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp395,39 triliun.
Pertumbuhan ini setara dengan nilai aset PT Bank Permata Tbk.

BRI kian `meninggalkan' PT Bank Central Asia Tbk yang berada di peringkat ketiga dengan nilai aset Rp323,35 triliun.
Bahkan hampir menyusul koleganya, PT Bank Mandiri Tbk, yang berada di peringkat teratas dengan aset Rp410,62 triliun.

Agresivitas BRI dalam mengembangkan pasar ini patut dicermati para pesaingnya. Ini karena, bank yang semula melekat dengan nasabah perdesaan tersebut kini telah menyasar masyarakat perkotaan maupun korporasi besar. Apalagi, kekuatan jaringan kantornya belum ada lawan yang setara. B R I sejak 2006, telah menahbiskan diri sebagai bank pengeruk laba terbesar, dan 2 tahun sesudahnya, menjadi nomor satu dalam penyaluran kredit. Ambisi menjadi bank terbesar 2011, tinggal sejengkal.

BI Minta Perbankan Tekan Biaya Operasional

2011-03-04T21:34:00.000-08:00

BI Minta Perbankan Tekan Biaya Operasional

Jum'at, 04 Maret 2011 | 12:58 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO/Nita Dian

Berita terkait

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso mengatakan, bank harus meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya dan memaksimalkan kreatifitas produk perbankan. Selain itu, bank juga harus memperbaiki infrastruktur dan teknologi.

Hal ini menurut Wimboh penting, untuk menekan biaya operasional bank. Bank harus meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi gaji pegawai. Saat ini, biaya operasional perbankan nasional dinilai paling boros di kawasan Asia Tenggara. "Jadi gajinya besar tidak apa-apa," kata Wimboh di kantornya, kemarin (3/3).
Wimboh melanjutkan, ini dilakukan supaya biaya operasional bank bisa ditekan. Biaya operasional (BOPO) perbankan Indonesia sebesar 88,6 persen merupakan yang tertinggi. Padahal, semakin tinggi angka BOPO maka semakin tidak efisien suatu bank. Sehingga, menjadi catatan bagi kinerja efisiensi perbankan nasional.

Di kawasan lain, seperti Filipina yang memiliki BOPO sebesar 74 persen, Thailand sebesar 54,3 persen, Singapura sebesar 42 perse, dan terendah Malaysia dengan 40 persen.

Komponen BOPO sendiri terdiri dari suku bunga, biaya gaji, dan biaya promosi. Promosi terkait juga dengan penggunaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi.

MUHAMMAD IQBAL

2011-02-04T01:50:00.001-08:00

Artikel Contoh Surat Lamaran Kerja - Komplit dikutip dari blog berita - kisaranku. Anda bebas mempublikasikan ulang artikel ini asalkan dengan selalu mencantumkan nama sumber, dan link orisinal ke blog kisaranku.blogspot.com. Dapatkan juga berita lowongan cpns terbaru dan tulisan menarik lainnya. Trims.

Membuat surat lamaran kerja dan CV yang baik adalah salah satu langkah awal yang sangat penting bagi kita, terutama bagi teman yang sedang dalam proses pelamaran kerja.
Pihak perusahaan tentunya akan melakukan penilaian terhadap kita melalui surat lamaran yang telah dikirimkan.

Untuk jadi referensi tambahan sahabat sekalian, silakan di download contoh surat lamaran kerja dibawah. Ini kebetulan koleksinya agak banyak, dan dikutip dari beberapa blog orang lain. He..he Jadi dipilih saja sesuai kebutuhan, atau kalau mau di download semua juga tidak masalah.

(klik kiri untuk membuka).
Sekiranya kawan suka dengan artikel ini. Boleh Klik tombol "Like" dibawah untuk berbagi ke Facebook.
Update: Trik menulis surat lamaran kerja efektif disini >>

Contoh Surat Lamaran Kerja dalam Bahasa Indonesia
Lamaran Kerja Umum
Akuntansi II
Pemasaran
Programmer
Accounting 1
Accounting 2
Banking
Sekretaris
Akuntansi 4
Penerbitan
Informasi dan Teknologi
CPNS - 1
CPNS GURU
CPNS - 2
Marketing - 1
Call Centre
Analisis Kesehatan
Customer Service

Contoh Surat Lamaran Kerja dalam Bahasa Inggris

Contoh Surat lamaran kerja umum dalam bahasa inggris
Accounting 1
Accounting 2
Finance
Secretary
IT
Customer Service
Sales Manager
Pharmaceutical
Analyst
Network Engineer - Network Administrator
Ticketing
Nurse
Pramugari
Mechanical Engineering
Teller / Kasir
Marketing
Fresh Graduate - Sales/ Marketing

===
contoh surat lamaran kerja

Nama Anda Disini
Alamat / address anda disini beserta kode pos
Hp.0856-1213131 Email : emailanda@yahoo.com

Karawang, 14 Februari 2009

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Pimpinan
(Perusahaan yang dituju).

Dengan hormat,

Setelah saya mendapatkan informasi bahwa Institusi yang bapak pimpin membutuhkan staff pengajar. Maka dengan itu saya mengajukan untuk menjadi (Posisi lowongan kerja yang dituju) di (Perusahaan yang dituju).

Saya berusia 29 tahun dan saat ini telah menyelesaikan kuliah pada jurusan teknik mesin xxxxxxxxxxxx. Pada tahun 2002 saya menjadi instruktur laboratorium material teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Anda disini.

Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan berkarya pada institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Demikian surat lamaran ini saya ajukan, untuk itu saya siap dihubungi di nomor Hp.0856-123456 atas perhatian dan kebijaksanaannya saya haturkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama Anda DISINI
====

Mudah mudahan contoh surat lamaran kerja ini bisa bermanfaat. Dan semoga proses pelamaran kerjanya lancar. Sukses selalu. Nanti jika ada update terbaru, saya akan tambah lagi supaya lebih komplit.
Boleh berkomentar dibawah atau ada yang mau menambahkan sesuatu?.

“PENGENDALIAN INTERN KAS MENINGKATKAN EFESIEN USAHA PADA PT.MANGGALA PUTRA”

2011-02-01T23:38:00.000-08:00

PT. Manggala Putra, salah satu usaha dalam mengelola gedung yang kemungkinan menghadapi masalah dikarenakan pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional bahkan mungkin defisit. Dari situasi penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam laporan berjudul “PENGENDALIAN INTERN KAS MENINGKATKAN EFESIEN USAHA PADA PT.MANGGALA PUTRA”

1.1 . IDENTIFIKASI MASALAH
Kas merupakan harta perusahaan yang paling lancar, untuk mengamankan kas perlu dilakukan seperti pengendalian intern, apabila kas tidak dikendalikan mengakibatkan usaha perusahaan akan mengalami kemunduran bahkan pailit. Masalah tersebut dapat dirumuskan:
1. Apakah perusahaan telah melakukan pengendai intern kas, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas.
2. Faktor apa yang mengambat hubungan penerimaan kas pengeluaran kas.
1.2 . MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan.

Adapun tujuan penulisan laporan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memberi gambaran mengenai definisi kas yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan penulis sebelumnya.
2. Memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendapatan dengan biaya. Khusus nya pada badan pengelola PT. Manggala Putra.
3. Memberikan suatu solusi mengenai suatu permasalahan yang terdapat pada badan pengelola PT. Manggala Putra. Khususnya mengenai langkah-langkah yang harus ditenpuh untuk meningkatkan pendapatan dan biaya.

1.3 . KEGUNAAN PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan pentingnya sumber kas dan penentuan penggunaan kas serta hubungannya dengan pengendalian intern kas.
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :
1. Penyusun, sebagai bahan perbandingan anta teori dengan praktek dilapangan/dunia usaha dan menambah ilmu dibidang akuntansi khususnya Keuangan dan Perbankan.

2. Perusahaan tempat penelitian, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan didalam proses pengambilan keputusan mengenai peranan sumber kas dan penentuan pengunaan kas dalam hubungannya dengan pengendalian kas.
3. Pihak lain, yaitu pihak yang membutuhkan selain yang disebutkan diatas dan mempunyai kepentingan sebagai bahan studi untuk menambah khasanah perbendaharan pengetahuan baik teori maupun praktek di lapangan, serta dapat dipergunakan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 . METODOLOGI PENELITIAN
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan :
a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mencari, membaca, mencatat, dan mengumpulkan bahan bacaan dari literatur yang ada di perpustakaan, serta buku-buku bacaan clan berbagai sumber yang mempunyai hubungan dengan topik yang diteliti.

b. Studi Lapangan, yaitu memperoleh data-data secara langsung perusahaan dengan cara:
- Wawancara
- Inspeksi
Sedangkan pengamatan langsung ke obyek penelitian dilakukan secara sepintas, karena proses terjadi transaksi kas(uang tonal) secara mudah dapat diketahui.
1.6. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Sebagai obyek penelitian dilakukan digedung PT. Manggala Putra.
Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai pada buan januari 2010 sampai dengan maret 2010.
1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan yang dilakukan terdiri dari bab-bab yang menjelaskan secara terperinci, terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini mencakup uraian mengenai pengertian kas, sumber kas dan penggunaan kas, pengertian pengendalian intern dan tujuan pengendalian intern kas.
BAB III OBYEK PENELITIAN
Dalam bab ini mencakup uraian sejarah singkat perusahaan, sruktur organisasi dan uraian tugas serta sumber kas (pendapatan) serta penggunaan kas.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini mencakup uraian mengenai perapan pengendalian kas dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pengendalian kas.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini mencakup uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dihadapi oleh perusahaan dan saran-saran dari penulis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. PENGERTIAN KAS
Menurut Dr. Zaki Badriwan, M.Sc., Akuntan, pengertian kas adalah:
“………alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu – waktu.”
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Setara kas adalah :
“………investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifkan.”
Melihat dari pengertian tersebut diatas, kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi baik itu yang berbentuk uang kertas, logam atau setara kas (cheque, bilyet giro yang dimiliki oelh perusahaan yang disimpan dalam suatu bank, traveller cheque yang belum disetorkan, cashier cheque, bank draft dan money order) yang dapat dijadikan sebagai alat pelunasan utang dan dapat juga diterima oleh bank sebagai nilai nominal. Karena dari sifat itulah kas dalam neraca keuangan terletak dalam aktiva lancar artinya bahwa kas adalah neraca kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang cepat dapat dijadikan uang dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifkan. Dikarenakan kas dapat dengan mudah dipindahtangankan dan disembuyikan serta dapat dengan mudah digunakan untuk keperluan apapun juga, maka sistem pengendalian intern yang baik dan memadai sangat diperlukan mulai dari penerimaan, penyimpanan dalam peti kemas atau disetorkan ke bank sampai kepada penggunanya.
Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan memadai diharapkan mampu menghindari penyelewengan-penyelewengan tersebut. Seperti rekening-rekening neraca lainnya. Perubahan kas harus pula diinfornasikan kepada manajemen dan metode pelaporan kas terdiri dari dua macam dasar waktu (Accruals Basis) dan metode dasar tunai (Cash Basis).

2.2. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dari:
- Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud atau penurunan aktiva lancar dengan diiringi oleh penambahan kas.
- Penjualan atau terjadinya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan yang berbentuk kas.
- Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang juga pertambahan hutang yang diiringi oleh penerimaan kas.
- Penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas dengan diikuti oleh penerimaan kas, misalnya penurunan piutang karena adanya penerimaan pembayaran.
- Penerimaan kas yang disebabkan oleh adanya sewa, bunga atau deviden dari investasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut :
- Pembelian saham obligasi sebagai investasi jangka pendek ataupun jangka panjang.
- Penarikan kembali saham yang beredar atau pengambilan kas perusahaan oleh pemilik.
- Pembayaran atau pelunasan baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.
- Pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasional, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi, uang muka biaya ataupun uang muka pembelian. Pembayaran deviden (pembagian laba lainnya secara rutin), pembayaran pajak, denda-denda dan lain-lain.

2. 3. PENGERTIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sebelum diuraikan apa yang dimaksud dengan Sistem pengendalian Intern, disini akan saya kemukakan timbulnya Sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan. Penyebab diperlukannya Sistem Pengendalian Intern yaitu dikarenakan dalam menjalankan kegiatan pimpinan perusahaan merasa perlu untuk dapat mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi didalamnya, dan mengingat besarnya perusahaan yang dipimpin serta banyaknya karyawan yang terdapat didalam perusahaan tersebut juga untuk mengefisienkan waktu dan biaya, maka agar dapat mengawasi seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern yang memadai yang dapat mengetahui berbagai rekening atau pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dan salah satu rekening yang paling rentan dengan berbagai penyelewengan adalah kas, karena kas merupakan kekayaan perusahaan yang paling mudah dipindahtangankan, disembunyikan dan yang paling mudah serta memungkinkan banyaknya peluang terjadinya penyelewengan.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Intern dan kas serta hubungan keduanya, berikut ini akan saya coba uraikan pengertian Sistem Pengendalian Intern dan kas, juga hal-hal yang terkait didalamnya.
Dilihat dari segi bahasa Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau bagian yang dikoordinasikan (yang berhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya) yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pengertian dari pengawasan itu sendiri adalah suatu tindakan yang berhubungan itu dapat berkerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan memperkecil peluang terjadinya berbagai penyimpangan. Sedangkan yang dimaksud dengan intern adalah bagian – bagian yang terdapat dalam lingkup pekerjaan itu sendiri. Jika kita gabungkan pengertian-pengertian diatas tadi maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern itu’ adalah suatu sistem yang dibuat dengan sedemikian rupa yang melibatkan bagian atau elemen-elemen yang terdapat dalam satu badan atau perusahaan yang bertujuan untuk menjaga kekayaan perusahaan, memeriksa ketelitian dari kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi dalam operasional dan membantu menjaga agar tidak terdapat penyimpangan terhadap kebijakan menajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi penyusunan prosedur dan metode Dr. Zaki Badriwan, M.Sc., Akuntan menyajikan definisi sistem dan prosedur yang diambil dari beberapa nara sumber yang mengatakan :
“Sistem adalah suatu kerangka prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utma perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang serafam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Sistem Akuntansi adalah formulir-formnulir, cacatan-cacatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasin usaha, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, Kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.
Sistem informasi Manajemen adalah suatu komponen akuntan yang mengumpulkan, menggolongkan,mengolah dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen).
Dalam bukunya yang berjudul Sistem pengawasan intern yang ditulis Prof. Dr. H.S Hardibroto, Akuntan dan Drs. Oemar witarsa, Akuntan mendefinisikan.
“ prosedur adalah rangkaain kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk mencapai keseragaman tindak dalam melakukan transaksi-transaksi yang sering terjadi. Melalui prosedur-prosedur data terkumpul, tercatat dan disampaikan kepada yang memerlukan.
Adapun seperti yang ditulis oleh Drs. Mulyadi, M. Sc. Akuntan tentang definisi Sistem Pengawasan Intern dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut :
“ Sistem Pengawasan Intern meliputi Struktur Organisasi, Metode dan Ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.
Dalam bukunya yang berjudul Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik, Theodorus Tuanakita mengangkat terjemahan bebas dari brosur yang disusun oleh suatu prosesdur pemeriksaan AICPA dalam tahun 1949 berjudul Internal Control – elements of Coordinated System an Its Important To Management and the Independent Public Accountant secara luas pengendalian intern dapat diartikan sebagai berikut :
“ Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serta kebijakan yang terkoordinasikan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaannya, menguji ketepatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercya, menggalakan efesiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan…”
Dalam melaksanakan pengawasan intern suatu perusahaan dapat dilakukan dengan tiga cars yaitu dengan cara manual, manual dibantu dengan mesin pencatat dan dengan bantuan komputer. Sistem pengendalian intern yang menggunakan cara manual biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih relatif kecil, dimana pimpinan perusahaan dapat turun langsung melakukan pengawasan pada setiap terjadinya transaksi.

Tetapi pada sekarang ini hampir seluruh organisasi ataupun perusahaan tidak lagi menggunakan sistem manual, hal ini disebabkan waktu dan biaya serta kecepatan pengelolaan data yang dibutuhkan dalam perolehan informasi sangat tidak efesien, karena dalam pengelolaan data akuntansi sangat tergantung oleh kondisi mental dari manusia yang melakukannya. Dan untuk cara kedua, dimana sistem tersebut dilakukan dengan cara manual tetapi dibantu dengan mesin pencatat, hal ini merupakan peningkatan dari cara pertama tadi dan cara ini pengelolahan data tidak lagi sangat tergantung dengan kondisi mental manusia, melainkan dalam hal pencacatan, penjumlahan, pengurangan, pengecekan maupun pengarsipan data dibantu dengan berbagai mesin penunjang seperti : mesin kalkulasi, mesin faktur, mesin alamat, mesin pencatat waktu, mesin kartu tekan dan lain sebagainya. Sedanngkan penggunaan komputer dalam sistem pengendalian intern akan sangat membantu dalam kecepatan dan ketepatan penyajian laporan keuangan karena dalam cara ini tidak lagi melibatkan banyak karyawan untuk menyusun laporan keuangan, melainkan hanya dibutuhkan beberapa orang karyawan untuk memasukkan data transaksi harian kedalam komputert setelah dibuatkan bukti-bukti pendukung, sehingga hal ini dapat mengefektifkan fungsi-fungsi organisasi yang tidak efesien walaupun keterlibatan manusia didalamnya tidak dihilangkan begitu.
2.4. TUJUAN PENGENDALIAN INTERN KAS
Menurut Theodorus M. tuanakotta tujuan diberlakunya sistem pengendalian intern yang baik adalah:
“……dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas- batas biaya yang layak dan kalau pun dan kesalahan dan penyelewengan, terjadi hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.
Jika dilihat dari tujuannya, Sistem pengawasan Intern terbagi menjadi 2 macam yaitu:
1. Sistem Pengawasan Akuntansi.
2. Sistem Pengawasan Administrasi.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua macam sistem tersebut penulis akan menguraikannya satu persatu.
Ad.1. Sistem Pengendalian Akuntansi
Sistem pengawasan Akuntansi merupakan bagian dari Sistem Pengawasan Intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian serta dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, sehingga sistem ini dapat menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan pada perusahaan dan akan menghasilkan laporan keungan yang dapat dipercaya. Adapun yang bertanggung jawab atas perancangan dan penerapan sistem pengawasan akuntansi yang baik pada pundak manajemen, dikarenakan laporan pengelolaan kekayaan pemilik perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan seluruhnya akan disampaikan olehnya. Walaupun sering kali muncul asumsi bahwa yang bertanggung jawab atas sistem pengawasan intern hanya berlaku pada Direktur Keuangan saja, tetapi pihak manajemen tidak dapat mengelak dari tanggung jawab tersebut.Hal ini di sebabkan karena tanpa dukungan yang penuhdari anggota direksi yang lain penyusunan dan penerapan sistem tersebuttidak dapat berjalan dengan lancar.
Untuk dapat merancang sisitem pengawasan akuntansi yang baik hal ini dapat bertitik tolak pada dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keandalan informasi akuntasi.
Dengan memperhatikan tujuan tersebut maka ada empat elemen pokok dalam pembentukan sistempengawasan akuntansi.
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas,
2. Sistem otorisasi
3. Prosedur pencacatan
4. Praktek yang sehat

Ad.2. Sistem Pengawasan Administrasi
Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan sistem pengawasan akuntansi maka kini akan dibahas mengenai sistem pengawasan administrasi adalah suatu sistemyan meliputi struktur organisasi dan metode serta ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk meningkatkan efisiensi dan dipatuhi kebijakan manajemen.Dalam sistem ini lebih dititikberatkan pada pengefisienan penggunaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah di tetapkan.Sistem pengawasan administrasi ini tidak dapat dipsah-pisahkan dari sistem pengawasan akuntansi karenanya bila kedua sistem ini dijalankan dengan sebagaimana mestinya,maka dapat diharapkan sisitem pengwasan intern yang baik dapat terlaksana.

BAB III
OBYEK PENELITIAN
3.1. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN
Gedung Manggala Putra didirikan pada tanggal 26 Agustus 1984, secara bertahap gedung ini mengembangkan sayapnya, demi kemajuan usaha pengelolaan gedung tersebut. Sampai kini telah dibangun uji kesehatan, pusat kebugaran, meseum kehutanan dan sebagainya. Serta berbagai fasilitas yang bersedia dikomplek gedung Manggala Putra dengan pelayanan yang memuaskan.
Gedung Manggala Putra berada diujung kota, dipusat bisnin pertokoan. Gedung dikelola terbatas untuk penyewaan ruang kantor dan ruang auditorium, uji kesehatan, pusat kebugaran dan sebagainya. Falasfah perusahaan adalah bahwa selalu diusahakan menempatkan tenaga-tenaga yang ahli dan terampil dalam sruktur manajemennya.
Tujuan utama perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu, oleh karena itu organisasi harus fleksibel. Tujuan yang baik merupakan syarat bagi suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan dimengerti oleh seluruh anggota organisasi.

Ilmu pengetahuan organisasi dan manajemen masih dalam tahap perkembangan sesuai dengan kemajuan dunia usaha apabila perusahaan semakin bertambah besar. Dengan demikian setiap pimpinan/manajer dituntut untuk sungguh-sungguh menguasai dalam memecahkan masalah berikut:
1. Manajer membutuhkan keterampilan teknik yang cukup untuk menjalankan suatu pekerjaan terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk berkerja dengan orang lain, memahami orang lain dan memotivasi orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok.
3. Keterampilan konseptual merupakan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi, mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi.

2010-09-06T09:23:00.000-07:00

PERSEMBAHANKU

Pujiku pada-Mu Allah dan selawatku untukmu Rasul.
Kodrat dan Iradah-Mu telah membawa hidupku begitu berarti,
harapan semoga sedikit ilmu yang kuperoleh akan membawa
berkah dalam hidupku.

“ Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia,
Hendaklah dengan Ilmu, Barang siapa menginginkan
Kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan Ilmu. Dan
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya
(dunia dan akhirat), hendaklah dengan ilmu pula.”

Kupersembahkan Karya kecil ini untuk orang-orang yang
Kucintai dan Mencintaiku; Ayahanda H.M. Hasan adam dan
Ibunda Rahmawati Ar atas doa-doa yang tulus……..
Saudara-saudara yang Kucintai Kakanda Ahmad Yani,
terima kasih atas dukungannya.

Special buat orang yang kucintai; Safriani, terima kasih banyak
Atas Dukungan, pengorbanan, berkat kesabaran dan keikhlasanmu
Aku bisa mewujudkan cita-citaku,
Dan buat sahabatku, ibal, fajry, martunis, febry, andika and zulfan
Tanpa Persahabatan, hidup ini takkan indah,
Terima Kasih atas segala dukungannya.

MUHAMMAD IQBAL

KEPUTUSAN BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS

2010-09-06T09:10:00.000-07:00

Keputusan Bentuk Kepemilikan Bisnis:
1.Akses Bisnis terhadap Pendanaan
2.Pengendalian Bisnis
3.Pajak yang harus dibayar oleh Bisnis
4.Nilai Perusahaan

1.KEMUNGKINAN BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS
Wiraswasta memilih dari tiga Kemungkinan benyuk kepemilikan bisnis yaitu:
~Perusahaan Perseorangan
yaitu:suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal.
Contoh :Restaurant Lokal,Pengusaha Kontruksi Lokal,jasa pangkas rambut dll.
Karakteristik Perseorangan yang berhasil:
»Pengusaha Perusahaan Perseorangan harus mau menerima tanggung jawab
penuh atas kinerja perusahaan.

¤Keuntungan Perusahaan Perseorangan
1.Semua laba hanya utk pengusaha perseorangan
2.Organisasi Sederhana
3.Pengendalian Seutuhnya
4.Pajak Rendah
¤Kerugian Perusahaan Perseorangan
1.Pengusaha perseorangan bertanggung jawab atas semua kerugian
2.Tanggung jawab tidak terbatas
3.Dana terbatas
4.Keterampilan Terbatas.

~Perusahaan Kemitraan
yaitu:Bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama.

¤Keuntungan Perusahaan Kemitraan
1.Dana Tambahan
2.Kerugian ditanggung bersama
3.Lebih ada spesialisasi
¤Kerugian Perusahaan Kemitraan
1.Berbagi Pengendalian
2.Tanggung Jawab tak terbatas
3.Berbagi Laba.

«Perbedaan Antara Perusahaan Perseorangan dgn Perusahaan Kemitraan
Menunjukkan laba dari bisnis anda dlm empat tahun apabila anda seorang
Pengusaha perseorangan dibanding dengan laba apabila anda sebagai mitra
Pengusaha dlm perusahaan kemitraan.

~Korporasi
yaitu:Suatu badan hukum (terdaftar pd Negara bagian) yg membayar pajak
dan secara hukum terpisah dari para pemiliknya.

¤Keuntungan dara Korporasi
1.Tanggung jawab Terbatas
2.Akses Terhadap Dana
3.Transfer Kepemilikan
¤Kerugian dara Korporasi
1.Biaya Keorganisasian yang Tinggi
2.Pemberitaan Mengenai Keuangan
3.Masalah Keagenan
4.Pajak yang Tinggi.

2.METODE UNTUK MEMILIKI BISNIS YANG TELAH ADA

Dibawah ini adalah Metode umum dimana orang menjadi pemilik bisnis yang telah
Ada:
~Mengambil Kepemilikan Dari Bisnis Keluarga
Mengambil kepemilikan bisnis keluarga sangat menggiurkan karena seseorang dapat
Belajar banyak tentang bisnis sebelum menjadi pemilik.Walau demikian,banyak orang
tidak pd posisi untuk memliki bisnis keluarga.

~Membeli Bisnis Yang Telah Ada
Seseorang harus membuat estimasi penjualan yang akan datang dan pengeluaran
untuk menentukan apakah menanamkam modal itu layak.

~Franchise (Waralaba) (izin bisnis di daerah tertentu)
yaitu:Suatu pengaturan perjanjian di mana seorang pemilik bisnis (Franchisor)
memperbolehkan pemilik bisnis lain (Franchisee) memakai merek dagangnya,nama
dagangnya atau hak ciptanya dalam kondisi tertentu.

¤Jenis waralaba
•Distributor (Distributorship)
•Bisnis gaya-rantai (Chain-style business)
•Pengaturan Manufaktur (Manufacturing arrangement)

¤Keuntungan Waralaba
1.Gaya pengelolaan yang telah terbukti
2.Nama yang telah dikenal
3.Dukungan dana
¤Kerugian Waralaba
1.Berbagi Keuntungan
2.Pengendalian Keuntunga

3.BAGAIMANA PEMILIK MENGUKUR KINERJA BISNISNYA
Pemilik yang menanamkan modalnya pd suatu perusahaan memusatkan diri pd
2 kriteria untuk mengukur kinerja perusahaan:
1.Imbalan atas Penanaman Modalnya
Penanaman modal suatu perusahaan didapatkan dari laba (Profit) perusahaan (disebut
jg penghasilan atau pendapatan).
2.Risiko perusahaan
yaitu:Tingkat ketidakpastian tentang laba perusahaan yang akan datang,yang mengga
mbarkan ketidakpastian imbalan bagi pemiliknya.Laba perusahaan di masa yang
akan datang tergantung pada penerimaan dan beban (pengeluarannya)

MUHAMMAD IQBAL

2010-08-06T02:28:00.000-07:00

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI

SUMBER DAYA MANUSIA

2010-08-06T00:37:00.000-07:00

MANAGING THE DIVERSE WORKFORCE
(MENGATUR TENAGA KERJA YG BERBEDA DLM PEKERJAAN)
1. Women in business
2. Workers of color
3. Older workers (Pekerjaan Umur Tua)
4. Contingency Workers (pekerjaan2 sesuai keperluan pd berbagai situasi / kemungkinan.
5. Leased employess (tenaga kerja yg dpt disewakan sewaktu-waktu)
6. Immigrants (pendatang baru)
7. Young persons with limited education of skills.(tenaga kerja dari anak-anak dibawah umur dg pddk dan keahlian terbatas)
TANTANGAN YG DIHADAPI M. SDM
a. Perekonomian dan perkembangan Teknologi.
1. Pergeseran jenis pekerjaan
2. Persaingan global.
b. Ketersediaan dan kualitaas tenaga kerja.
1. Tenaga kerja rendah kualitas.
2. Pertumbuhan pd ketersedian tenaga kerja contingent.
c. Kependudukan dan perbedaan.
1. Tenaga kerja yg manua.
2. Keseimbangan kerja dan kelurga.
d. Restrukturisasi Organisasi.
STRATEGI ORGSS DAN SDM

KOMPOTENSI INTI ….> Kemampuan yg unik
Sebuah orgss yg meniptakan nilai tinggi dan membedakan
orgss tsb dr persaingan

SDM sbg KOMPOTENSI INTI adalah :
Dg menarik dan mempertahankan tenaga kerja yg memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mareka, memberikan kompensasi agar dapat terus bersaing dgn orgss lain.

STRAGEGI ORGSS DASAR SUMBER
1. Nilai (Value)
2. Keunikan
3. Kemampuan utk mencontoh.
4. Orgss
Motivasi dan Kepuasan Kerja
Motivasi ……> sebagai keinginan dari
seseorg utk lebih meni-
ngkatkan kegiatannya
dlm usaha mencapai su
atu tujuan tertentu
BUDAYA ORGSS ADALAH POLA DARI NILAI-NILAI DAN KEPERCAYAAN YG DISEPAKATI BERSAMA YG MEMBERIKAN ARTI KEPADA ANGGOTA DARI ORGANISASI TSB DAN ATURAN-ATURAN BERPRILAKU

ADA BEBERAPA KEMUNGKINAN PENDEKATAN UTK MENGETAHUI STRATEGI YG HARUS DIPILIH OLEH SUATU PERUSAHAAN UTK MENGILUSTRASIKAN HUB ANATARA STRATEGI DG SDM
 COST LEADERSHIP (PERUSAHAAN DENGAN BIAYA YG PALING MURAH).
 DIFFIRENTIATION (DEFERENSIASI)

PERENCANAAN SDM
PROSES ANALISIS DR IDENTIFIKASI TERSEDIANYA DAN KEBUTUHAN AKAN SDM SEHINGGA ORGS TSB DPT MENCAPAI TUJUAN

--- TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN SDM
--- PERENCANAAN SDM DLM ORGSS KECIL
1. EVALUASI KEGIATAN SDM
2. PERUSAHAANKECIL DG ISU KELUARGA
--- PROSES PERENCANAAN SDM
1. STRATEGI SDM
ALAT YG DIGUNAKAN UTK MEMBANTU ORGS MENGIDENTIFI
KASIKAN DAN MENGATUR PENAWARAN DAN PERMINTAAN SDM
2. PENGEMBANGAN RENCANA SDM
…..> JANGKA PANJANG

PENGEVALUASIAN RENCANA SDM
 MANAJEMEN PUNCAK MEMILIKI PANDANGAN YG LEBIH THD DEMENSI SDM ATAU THD KEPUTUSAN2 BISNISNYA.
 BIAYA SDMMENJADI LEBIH KECIL KRN MANAJEMEN DPT MENGATISIPASI KETIDAK SEMBARANGAN SEBELUM TERJADI HAL2 YG DIBANYANGKAN SEBELUMNYA LEBIH BESAR BIAYANYA.
 TERSEDIANYA LEBIH BANYAK WAKTU UTK MENETAPKAN YG BERBAKAT KRN KEBUTUHAN DPT DIANTISIPASI DAN DIKETAHUI SEBELUM JUMLAH TENAGA KERJA YG SEBENARNYA DIBUTUHKAN.
 ADANYA KESEMPATAN YG LEBIH BAIK UTK MELIBATKAN WANITA DAN GOL MINORITAS DI DLM RENCANA MASA YG AKAN DATANG.
 PENGEMBANGAN PARA MANAJER DPT DIRENCANAKAN DG LEBIH BAIK.

Kompensasi adalah :
salah satu sarana, alat dan cara utk meningkatkan kinerja pegawai.

Kinerja adalah :
Apa yg dimaksud kinerja?
Apakah orang yg bekerja lebih hebat, lebih aktif dan efesien sehingga memberikan hasil (output) yg lebih besar, lebih baik lebih berkualitas maka dapat disebut bahwa orang tsb telah bekerja dg kinerja meningkat
MANAJEMEN SDM UTK MENCAPAI OFFECTIVE JOB DESIGS

1.Para pekerja hrs mengetahui tujuan
organisasi.
2.Bagaimana meningkatkan motivasi
karyawan.
3.Bekerja menurut ketentuan yg telah di
tetapkan.
4.Tiap jenis pekerjaan memerlukan kemampuan
dan keahlian khusus.
JOB DESIGN

MERUPAKAN ALIRAN ATAU ARUS YG SANGAT KOMPLEK DLM MENETAPKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PD SESEORANG DLM ORGSS DAN SECARA PHISIK SETIAP KARYAWAN HARUS MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERSEBUT
Ada 3 konsep berbeda yg harus dipertimbangkan adalah ;

# Populasi tenaga kerja (labor force population)
# Populasi pelamar (Applacont Popolation)
# Kumpulan pelamar (Applacant pool)
Perecrutan internal
PENEMPATAN DAN PENAWARAN PEKERJAAN (JOB POSTING BIDDING).

PROMOSI DAN TERNSFER

KENALAN TENAGA KERJA LAMA

MERECRUT MATAN KARYAWAN DAN MANTAN PELAMAR.

DATA BASE PERECRUTAN INTERNL

External
PERECRUTAN DI SEKOLAH
PERECRUTAN AKADEMI
SERIKAT2X TENAGA KERJA
SUMBER2X MEDIA MASA
SUMBER2X PERDAGANGAN & PESAING
AGENT2X TENAGA KERJA
PERUSAHAAN2X PENCARI EKSIKUTIF
PEREKRUTAN MELALUI INTERNET

KEPENTINGAN ORGS VS KEPENTINGAN LINGK PERUSAHAAN

1. ADANYA MANAJERIAL CAREER BERUBAH DAN BERKEMBANG SCR TERUS MENERUS.
2. PERLU DIKETAHUI BAHWA KARY PERUSAHAAN INGIN MENGETAHUI LEBIH BANYAK TTG PEKERJAAN DAN PEKERJAAN LAIN DLM PERUSAHAAN DLM WAKTU CEPAT DAN JUGA TTG ORGS SCR KESELURUHAN.
3. TEKANAN UTAMA TERLETAK PD TEAM WORK, PEBYELIA (SUPERVESOR) PENINGKATAN KEMEMPUAN DLM BEKOMONIKASI, KEPUTUSAN KELP,
4. KARY MENGINGINKAN PERUSAHAAN DPT MENOLONG MAREKA.
5. KEAHLIAN DASAR MASIH DIPERLUKAN.
6. BANYAK TRANSISI CARER MEMERLUKAN KESEMPATAN PELATIHAN YG TEPAT.
PROGRAM KOMPENSASI DLM ORGS HRS MEMILKI 4 TUJUAN
1. TERPENUHINYA SISI LEGAL, DG SEGALA PERATURAN DAN HUKUM YG SESUAI.
2. EFEKTIVITAS BIAYA UTK ORGS.
3. KESEIMBANGAN INDIVIDU, INTERNAL
EKTERNL UTK SELURUH KARY.
4. PENINGKATAN KEBERHASILAN KINERJA ORGS
GAJI POKOK ADALAH
KOMPENSASI DASAR YG DITERIMA OLEH KARY, BIASANYA SBG GAJI DAN UPAH

UPAH ADALAH
BAYARAN YG SCR LANGSUNG DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH WAKTU KERJA
GAJI MERUPAKAN BAYARAN YG KONSISTEN DR SATU PERIODE KE PERIODE LAIN DG TDK MEMANDANG JUMLAH JAM KERJA

GAJI VARIABEL à KOMPENSASI YG DIKAITKAN DG KINERJA INDIVIDUAL, KELP DAN/ATAU ORG
BEBERAPA FAKTOR HRS DIPERTIMBANGKAN KETIKA MENGGUNAKAN SISTEM IMBALAN BERDASARKAN KELOMPOK.

1. MENGUNAKAN GAJI BERDASARKANKETERAMPILAN UTK GAJI POKOK.
2. MEMBUAT SISTEM MENJADI SEDERHANA DAN MUDAH DIMENGERTI.
3. MENGUNAKAN GAJI VARIABEL BERDSARKAN KINERJA BISNIS SCR KESELURUHAN.
4. MENDISTRIBUSIKAN IMBALAN PD TINGKAT KELOMPK.
5. MEMILIKITK KETERLIBATAN KARY YG TINGGI.

PRODUK PENYALURAN DANA MUSYARAKAH

2010-07-03T00:06:00.002-07:00

A. Fiqih
Al Ijarah disebut juga Al Ajru (upah) atau Al ‘Iwadhu (ganti), artinya “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan penggantian” (Fiqh Sunnah, jilid 13 hal. 15-Sayyid Sabiq) Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.

B. Jenis Ijarah
Ada dua jenis Ijarah, pertama didasarkan atas periode/masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating Ijarah. Kedua, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina) yaitu sewa menyewa yang berkombinasi, bila masa sewa berakhir penyewa boleh membelinya.

C. Teknis Perbankan
Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta’jir) untuk menyewa suatu barang/obyek sewa (Ma’jur) milik Bank dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewanya. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara Bank (Muajjir) dengan Nasabah (Musta’jir) yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa (Ma’jur).

PRODUK PENYALURAN DANA MUSYARAKAH
A. Fiqih
Musyarakah asal kata dari Syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha Musyarakah berarti : “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. (Fiqh Sunnah, Jilid 13 hal. 174, Sayyid Sabiq) Kerjasama diatas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati bersama.

B. Jenis Syirkah.
Menurut Ulama Fiqih, bentuk kerjasama (syirkah) terbagi dalam beberapa golongan:
1. Syirkah Al ‘Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
2. Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
3. Syirkah Al Abdan /Al Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagai bersama.
4. Syirkah Al Wujuh, peserikatan tanpa modal.
5. Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

C. Teknis Perbankan
Musyarakah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk penglolaan proyek /usaha yang layak usaha dan sesuai dengan prinsip syari’ah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.

2010-06-30T01:44:00.000-07:00

mesium tsunami

2010-06-30T01:30:00.000-07:00

ibal beureunuen

LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN FUNGSI SISTEM KEUANGAN MODEREN

2010-06-24T07:57:00.000-07:00

BAB I

LEMBAGA KEUANGAN

DALAM SISTEM KEUANGAN

FUNGSI SISTEM KEUANGAN MODEREN

Sistem keuangan dalam perekonomian modem memiliki sekurang-kurangnya tujuh

fungsi pokok sebagai berikut:

Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan

instrumen untuk tabungan. Obligasi, saham dan instrumen utang lain diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dan dengan risiko yang rendah bagi masyarakat penabung yang mengalir melalui pasar keuangan kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa dapat diproduksi.

Fungsi penyimpanan kekayaan(wealth function). Penyimpanan kekayaan dapat

dilakukan dengan membeli barang obligasi, saham dan instrumen keuangan lain nilainya tidak akan berkurang karena berlalunya waktu dan bahkan memperoleh penghasilan di samping risiko rugi relatif lebih kecil.

Fungsi likuiditas. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai altematif

instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Fungsi kredit. Kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji untuk

membayar kembali di masa yang akan datang.

Fungsi pembayaran. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro

bilyet, karlu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.

Fungsi risiko. Pasar keuangan menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan

risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai

polis asuransi.

Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat

digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan

mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

JENIS PASAR KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN

Untuk memenuhi berbagai fungsi yang dibebankan, sistem keuangan

melakukannya melalui pasar keuangan di mana klaim keuangan (financial claim) dan jasa-

jasa keuangan diperdagangkan. Pasar ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara unit

defisit dan unit surplus.

Perusahaan pasti memiliki dana yang belum dipostkan pengeluarannya/ tabungan. Dana-dana yang disisihkan sebagai tabungan yang mengalir melalui pasar keuangan digunakan untuk mendukung investasi oleh perusahaan, pemerintah dan rumah tangga. Investasi tersebut sering dihubungkan kepada pembelian barang-barang modal seperli gedung dan inventaris dan untuk membeli persediaan bahan mentah dan barang-barang untuk dijual.

Pasar uang adalah pasar untuk dana-dana yang bersifat jangka pendek di mana lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan individu (ultimate lender) yang memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara (unit surplus) memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan dana (ultimate borrower) yang bersifat sementara (unit defisit). Salah satu fungsi utama pasar uang adalah membiayai modal kerja perusahaan.

Pasar modal adalah pasar yang dirancang untuk membiayai investasi jangka panjang oleh unit-unit usaha, lembaga pemerintah dan rumah tangga. Transaksi dalam pasar modal memungkinkan pembangunan pabrik, jalan-jalan tol, dan perumahan. Instrument keuangan yang digunakan dalam pasar modal memiliki jatuh tempo yang melebihi 1 tahun dan nilainya bervariasi dari nilai relatif kecil sampai nilai besar.

INVESTASI

Investasi pada dasarnya berkaitan dengan penanaman dana ke dalam berbagai alternatif. Oleh karena itu investasi dapat dilakukan dalam bentuk aset finansial (financial asset) dan aset nonfinansial (non financial assets).

CHAPTER II (RENC STRATEGIS M.SDM)

2010-06-23T00:48:00.000-07:00

KULIAH II
RENCANA STRATEGIS M. SDM
Recana dimuka, waktu itu hujan belum turun pada saat nabi Nuh membangun bantera

RENCANA STRATEGIS YAITU SBG PROSES MENGIDENTIFIKASIKAN YG DIPERLUKAN UTK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT
a.Proses Rencana Strategis
. Definisi filosofi dan misi
. Penyaringan lingk ekternal utk kesem-
patan dan ancaman.
. Penilaian kekuatan dan kelemahan inte
rnal.
. Peramalan orgs kemampuan dan kese
mpatan dlm lingk.
. Pengembangan rencana strategis dan tujuan.
. Penerapan pengawasan perbaikan & perbaikan renc.

Sering kali perkembangan strategi dan tujuan tsb didasarkan kekuatan dan kelemahan orgss scr internal pada Analisis SWOT yg mengetahui dan kesempatan serta ancaman scr ekternal.

Tujuan Analisi SWOT yaitu mengembangkan strategi yg menerapkan kekuatan dg kesempatan orgssscr ekternal dan mengidentifikasikan kelemahan internal dan mengetahui ancaman yg dpt mempengaruhi kesuksesan orgss.
SDM sbg KOMPOTENSI INTI adalah :
Dg menarik dan mempertahankan tenaga kerja yg memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mareka, memberikan kompensasi agar dapat terus bersaing dgn orgss lain.

STRAGEGI ORGSS DASAR SUMBER
1. Nilai (Value)
2. Keunikan
3. Kemampuan utk mencontoh.
4. Orgss

Motivasi ……> sebagai keinginan dari
seseorg utk lebih meni-
ngkatkan kegiatannya
dlm usaha mencapai su
atu tujuan tertentu.

BUDAYA ORGANISASI &
STRATEGI SDM
BUDAYA ORGSS ADALAH POLA DARI NILAI-NILAI DAN KEPERCAYAAN YG DISEPAKATI BERSAMA YG MEMBERIKAN ARTI KEPADA ANGGOTA DARI ORGANISASI TSB DAN ATURAN-ATURAN BERPRILAKU

TAHAP-TAHAP DLM ORGSS / SIKLUS HIDUP INDUSTRI DAN STRATEGI SDM :
1. EMBRYONIC
2. PERTUMBUHAN
3. GUNCANGAN (SHKE OUTS)
4. DEWASA / MATURITY
5. MENURUN (DEC LINE)
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI ORGSS DG RENCANA SDM
DUA BAGIAN DARI RENCANA STRATEGI ADALAH:
A. MENYESUAIKAN DG FOKUS GLOBAL
B. MANINGKATKAN PELAYANAN

ADA BEBERAPA KEMUNGKINAN PENDEKATAN UTK MENGETAHUI STRATEGI YG HARUS DIPILIH OLEH SUATU PERUSAHAAN UTK MENGILUSTRASIKAN HUB ANATARA STRATEGI DG SDM
A. COST LEADERSHIP (PERUSAHAAN DENGAN BIAYA YG PALING MURAH).
B. DIFFIRENTIATION (DEFERENSIASI)

PERENCANAAN SDM
PROSES ANALISIS DR IDENTIFIKASI TERSEDIANYA DAN KEBUTUHAN AKAN SDM SEHINGGA ORGS TSB DPT MENCAPAI TUJUAN

--- TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN SDM
--- PERENCANAAN SDM DLM ORGSS KECIL
1. EVALUASI KEGIATAN SDM
2. PERUSAHAANKECIL DG ISU KELUARGA
--- PROSES PERENCANAAN SDM
1. STRATEGI SDM
ALAT YG DIGUNAKAN UTK MEMBANTU ORGS MENGIDENTIFI
KASIKAN DAN MENGATUR PENAWARAN DAN PERMINTAAN SDM
2. PENGEMBANGAN RENCANA SDM
…..> JANGKA PANJANG

PENGERTIAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CHAPTER I

2010-06-22T22:24:00.000-07:00

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
OLEH
MUHAMMAD IQBAL S.E

PENGERTIAN
a. Proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan.
b. Bukan dengan apa yg sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yg SDM hasilkan

Aspek-aspek
Yg Berhubungan
Dg Human Resouces Management

a. Menarik bakat orang-orang ke dlm orgs.
b. Kehendak sebagian besar candidat utk di aplikasikan.
c. Orientasi dan treaning bagi kary. Baru.
d. Retreaning experrienced employees.
e. Motivasi utk semua kary. dan evaluasi.
f. Rewarding and compensating every one on the staff.
g. Discipling, pemberhentian, transper dan promosi.

SDM BERHUBUNGAN DG ;
a. Philosophy
b. Poliscies
c. Procedures
Kesemua utk mengatur manusia bekerja dlm sebuah orgs perusahaan.

Manajemen Personalia mengurus masalah-masalah
a. Penarikan Peg.
b. Sumber-sumber tenaga kerja.
c. Seleksi dan orientasi.
d. Pendidikan dan pelatihan
e. Promosi dan Pemindahan.
f. Pemberhentian.
g. Pensiunan.
h. Pemberian intensif/motivasi.
i. Mengatur Kesejahteraan Peg.

FAKTOR-FAKTOR YG BERHUBUNGAN DG LINGK MEMPENGARUHI M. SDM

a. Faktor ekternal
b. Faktor internal

FAKTOR EXTERNAL
a. The labor force (tenaga kerja)
b. Ketentuan peraturan hukum
c. Masyarakat
d. Serikat buruh
e. Pemengang saham
f. Persaingan
g. Nasabah / langganan
h. Tecnologi
j. Economy
FAKTOR INTERNAL

a. Misi
b. Policies
c. Budaya Perusahaan
d. Gaya manajemen Tk Atas
e. Employees
f. Organisasi Informal
g. Unit2 atau satuan2 lain.
h. Union.
TANTANGAN YG DIHADAPI M. SDM
a. Perekonomian dan perkembangan Teknologi.
1. Pergeseran jenis pekerjaan
2. Persaingan global.
b. Ketersediaan dan kualitaas tenaga kerja.
1. Tenaga kerja rendah kualitas.
2. Pertumbuhan pd ketersedian tenaga kerja contingent.
c. Kependudukan dan perbedaan.
1. Tenaga kerja yg manua.
2. Keseimbangan kerja dan kelurga.
d. Restrukturisasi Organisasi.

MANAGING THE DIVERSE WORKFORCE
(MENGATUR TENAGA KERJA YG BERBEDA DLM PEKERJAAN)
1. Women in business
2. Workers of color
3. Older workers (Pekerjaan Umur Tua)
4. Contingency Workers (pekerjaan2 sesuai keperluan pd berbagai situasi / kemungkinan.
5. Leased employess (tenaga kerja yg dpt disewakan sewaktu-waktu)
6. Immigrants (pendatang baru)
7. Young persons with limited education of skills.(tenaga kerja dari anak-anak dibawah umur dg pddk dan keahlian terbatas)

keuangan dan perbankan: perbankan

2010-06-18T21:12:00.000-07:00

keuangan dan perbankan

perbankan

2010-06-18T21:05:00.000-07:00

Perbankan

Kata bank berasal dari Bahasa Italia, Banca, yang artinya "bangku", sebagai tempat orang melayani penukaran uang. Orang yang menerima penukaran ini kemudian berkembang menjadi bank seperti sekarang ini.

Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran demi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, kegiatan operasional bank diatur dengan UU No. 20/1998 tentang Perbankan.

Fungsi-fungsi Pokok Bank

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan (saving).
Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit (lending).
Memberikan jasa perantara pembayaran.

Jenis-jenis Bank

1. Bank menurut Fungsinya

Bank Sentral yaitu Bank Indonesia
Bank Umum terdiri dari bank-bank devisa nasional baik pemerintah maupun swasta, bank-bank nondevisa swasta nasional dan bank-bank asing atau campuran. Kegiatan utama bank-bank umum kecuali bank umum nondevisa adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, memberi kredit untuk tujuan modal kerja maupun investasi, serta melakukan transksi perdagangan luar negeri, seperti BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Lippo, dan lain-lain. Bank umum juga meliputi bank asing beroperasi di Indonesia seperti HSBC, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.
Bank perkreditan rakyat (BPR) terdiri dari bank pasar, bank desa, dan lumbung desa. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerjanya umumnya bersifat lokal tingkat katapraja/desa.
Bank Syariah, seperti: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan lain-lain.

2. Bank menurut Pemilik/Permodalan

Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Bank swasta nasional, seperti BCA, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
Bank Pembangunan Daerah, seperti Bank Sumsel, Bank DKI, BPD Bali, dan lain-lain.

Produk Perbankan

Produk perbankan dapat dibedakan menjadi:

Kredit Pasif dalam bentuk simpanan-simpanan, seperti Tabungan, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan Giro
Kredit Aktif, seperti KPR, kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain
Jasa-jasa keuangan, seperti inkaso, bank garansi, safe deposit box (SDB), cek perjalanan (traveller cheque), penerbitan ATM/Credit Card dan tempat-tempat penarikan ATM, dan lain-lain.

BANK SYARIAH YANG DITAWARKAN

2010-06-13T08:03:00.000-07:00

PRODUK PENYALURAN DANA MURABAHAH
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba /
keuntungan dalam jumlah tertentu
Murabahah adalah akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang, dengan
nasabah yang memesan untuk membeli barang dan Bank memperoleh
keuntungan yang disepakati bersama.
Berdasarkan akad jual-beli dimaksud Bank membeli barang yang dipesan dan
menjualnya kepada nasabah. Harga jual Bank adalah harga beli dari supplier
ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karenanya nasabah mengetahui
besarnya keuntungan yang diambil oleh Bank.
Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara
lumpsum ataupun dengan cara angsuran.

PRODUK PENYALURAN DANA SALAM
Secara etimologi, salam artinya salaf ( Pendahuluan). Secara terminologi (ta’rif) muamalah salam
adalah : “Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli
dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut
diantaranya adalah mendahulukan pembayaraan pada waktu di akad majlis (akad
disepakati)”.

Versi Bank
1. Salam adalah akad jual-beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera,
sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.
2. Salam Paralel adalah suatu transaksi dimana bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang
sama. Dalam akad salam pertama Bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang
kepada pihak penyedia barang (muslam ilaihi) dengan pembayaran di muka dan pada akad
salam kedua Bank (selaku muslam ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan
jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Bank selaku Muslam
Ilaih (penjual) dalam akad salam kedua tidak tegantung pada akad salam yang pertama.

Produk Penyaluran Dana Istishna'
A. Fiqh
Istishna’ berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah (ta’rif) berarti akad jual beli
dimana Shanni’ (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh
Mustashni’ (pemesan).
Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Jilid 4 hal. 631, wahbah Zuhaili, Dar Al Fikr 1989, Ensiklopedi
Hukum Islam jilid 3, hal. 778-780 – PT Ichtiar Baru Van Hoeve jakarta, 1997, dan Fiqh Sunnah
Jilid 12 hal 85 – Sayyid Sabiq)
Menurut Jumhur ulama, Istishna’ sama dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya yaitu harus
dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem
pembayarannya, Salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan Istishna’ bisa di
awal, di tengah, atau di akhir pesanan.
B. Teknis Perbankan
Istishna’ adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah sebagai pemesan
(Mustashni’) dengan bank dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan
jumlahnya. Bank akan membelikan barang pesanan Mustashni’ tersebut kepada pemasok (Shanni’)
dengan kriteria yang sesuai. Harga, cara pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang pesanan
tersebut disepakati bersama.
Apabila Mustashni’ mengizinkan Shanni’ (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (sub pemasok)
membuat barang pesanan tersebut, maka akad kedua ini disebut Istishna’ Paralel.

PRODUK PENYALURAN DANA IJARAH DAN IMBT (IJARAH & IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK)
A. Fiqih
Al Ijarah disebut juga Al Ajru (upah) atau Al ‘Iwadhu (ganti), artinya “Suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan penggantian” (Fiqh Sunnah, jilid 13 hal. 15-Sayyid
Sabiq)
Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama
menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil
tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang
dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.
B. Jenis Ijarah
Ada dua jenis Ijarah, pertama didasarkan atas periode/masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan
itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating
Ijarah. Kedua, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina) yaitu sewa menyewa yang
berkombinasi, bila masa sewa berakhir penyewa boleh membelinya.
C. Teknis Perbankan
Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta’jir) untuk menyewa suatu
barang/obyek sewa (Ma’jur) milik Bank dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang
disewanya.
Ijarah Muntahiyyah Bittamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara Bank (Muajjir) dengan
Nasabah (Musta’jir) yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa (Ma’jur).

PRODUK PENYALURAN DANA MUSYARAKAH
A. Fiqih
Musyarakah asal kata dari Syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha Musyarakah
berarti : “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.
(Fiqh Sunnah, Jilid 13 hal. 174, Sayyid Sabiq)
Kerjasama diatas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari
salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati
bersama.
B. Jenis Syirkah.
Menurut Ulama Fiqih, bentuk kerjasama (syirkah) terbagi dalam beberapa golongan:
1. Syirkah Al ‘Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus
sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal
masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
2. Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama
dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
3. Syirkah Al Abdan /Al Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagai
bersama.
4. Syirkah Al Wujuh, peserikatan tanpa modal.
5. Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya
keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan
kesepakatan bersama.
C. Teknis Perbankan
Musyarakah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam
perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal
tersebut digunakan untuk penglolaan proyek /usaha yang layak usaha dan sesuai dengan prinsip
syari’ah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam
akad.

PRODUK PENYALURAN DANA MUDHARABAH
A. Fiqih
Mudharabah atau disebut juga Muqaradhah berarti bepergian untuk urusan
dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan
modalnya kepada pekerja / pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan /
diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan
bersama.
(Subuulussalam jilid III, hal. 275-278, Nailul Authar jilid IV, hal 726-732,
Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4)
B. Teknis Perbankan
Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank selaku pemilik dana
(shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian
atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil
keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah
yang disepakati.

PROSES PENYALURAN
1. Solisitasiol
itasi yaLakukan solisitasi calon nasabah berdasarkan target pembiayaan yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), baik target
pasar (bidang usaha) maupun target nasabah
itu
2. InvestigasiYa
ItuLakukan wawancara dengan pemohon untuk memperoleh klarifikasi dan
kelengkapan data / informasi yang ada atau masih diperlukan untuk evaluasi
dan analisa permohonan pembiayaan

Lakukan kunjungan on the spot ke tempat tinggal / tempat usaha
pemohon dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait
dengan pemohon

Lakukan Trade checking, yaitu pengecekan ke pasar untuk mengatahui
keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para supplier,
para langganan, para pesaing dan sebagainya

3. Analisa Permohonan PembiayaanYaitu me
lakukan analisa terhadap pe
rmohBerdasarkan data dari hasil investigasi, lakukan analisa dan penilaian
terhadap permohonan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan calon nasabah, meliputi :
1) Character, yaitu watak atau sifat (tingkat siddiq dan amanah)
pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain
dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank
dan hasil pengecekan pasar (trade checking).
2) Capital, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan
modal atau kemampuan keuangan calon secara umum.
3) Capacity, yaitu kemampuan (fathanah) calon nasabah untuk
mengelola usahanya.
4) Condition of Economy, situasi sosial ekonomi, politik dan
budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian
pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha
(produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.
5) Collateral, yaitu penilian atas jaminan yang dapat disediakan
oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun
aspek juridis.

onan pembiayaan
4. Persetujuan PembiayaanYai

Penyampaian keputusan rapat/komite terhadap pembiayaan calon debitur, disetujui atau tidak, disampaikan melalui surat serta penentuan waktu untuk penyelesaian administrasi lainnya.
tu
5. Dokumentasi PembiayaanYa
Melakukan pengumpulan semua warkat yang menjadi persyaratan dalam seuah pembiayaan, baik indentitas calon nasabah, indentitas usaha, warkat jaminan dan warkat warkat lainnya.

itu
6. Realisasi PembiayaanYait

Menyerahkan dana ke nasabah dan melakukan akad.
u
7. Pembinaan dan pengawasanYai
T
ULakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kinerja nasabah
pembiayaan, baik secara pasif maupun secara aktif.

Dapatkan informasi yang dikeluarkan secara periodik oleh bagian
operasi pembiayaan, tentang pelaksanaan tahap-tahap realisasi
pembiayaan dan realisasi pembayaran angsuran untuk memastikan
bahwa nasabah pembiayaan melaksanakan kewajibannya dengan baik
tepat pada waktunya.

Berikan segera surat teguran atau peringatan kepada nasabah
pembiayaan dalam kesempatan pertama, manakala nasabah belum
melakukan kewajibannya setelah tanggal yang telah ditentukan

Lakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau
memperoleh informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan pastikan
bahwa nasabah tetap dalam keadaan mampu memenuhi kewajibannya

8. Penyelesaian Pembiayaan.

Apabila pemecahan masalah-masalah nasabah pembiayaan tidak dapat
diselesaikan dengan lancar, sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan
menjadi menurun, maka portfolio yang bermasalah
tersebut dapat ditangani oleh Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah (STK - PPB).

ATURAN MAIN MUDHARABAH

Rukun dan Syarat Mudharabah
1. Rukun
a. Orang yang berakad :
1). Shahibul Maal / Rabbul Maal (pemilik modal)
2). Mudharib (pelaksana / usahawan)
b. Modal (Maal)
c. Kerja / Usaha
d. Keuntungan
e. Akad (Ijab Qobul)
2. Syarat-Syarat
a. Orang yang terkait dalam akad cakap hukum.
b. Syarat Modal yang digunakan harus :
1). Berbentuk uang (bukan barang).
2). Jelas jumlahnya.
3). Tunai (bukan berbentuk hutang).
4). Langsung diserahkan kepada Mudharib..
c. Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai nisbah yang disepakati.

PROSEDUR
1. Akad Perjanjian
Didalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas baik secara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak.

2. Modal

a. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan
dispakati bersama.
b. Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya.
c. Modal diserahkan kepada mudharib seluruhnya (100%) lumpsum.
d. Jika modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati Bersama.
e. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan (feasibilitystudy) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal.
Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bagi Hasil
a. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaandana pembiayaan mudharabah yang diberikan.
b. Besar pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbahyang disepakati.
c. Mudharib harus membayarkan bagian keuntungan yang menjadi
hak Bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
d. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib.
e. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yangdisebabkan oleh kelalaianmudharib, maka kerugian tersebutharus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang Bank).
4. Pekerjaan / Usaha
a. Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha Mudharib.
b. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syari’ah.
C. Dokumentasi
1. Surat Persetujuan Prinsip (Offering Letter).
2. Akad Pembiayaan Mudharabah.
3. Perjanjian pengikatan jaminan.
4. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan.
5. Tanda Terima Uang oleh nasabah.

PENYELESAIAN PENYALURAN DANA BERMASALAH
melaksanakan upaya-upaya penyelesaian,
meliputi :

Melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari penyelesaian terbaik

Nasabah menyelesaikan / melunasi fasilitas penyaluran dana yang diterimanya dengan Menggunakan sumber dana manapun yang baik dengan mendapatkan potongan (discount) tetentu

Nasabah menjual sebagian hartanya untuk menyelesaikan / melunasi fasilitas penyaluran dana yang diperolehnya dari Bank.

Bank bersama-sama dengan nasabah menjual jaminan atas fasilitas penyaluran dana dan hasilnya digunakan untuk pelunasan

Bank membeli jaminan atas fasilitas penyaluran dana untuk mempercepat penyelesaian / pelunasan

Melakukan upaya penyelesaian dengan menempuh jalur arbitrase dan atau litigasi melalui Pengadilan Negeri setempat

LOGO BANK

2010-06-13T06:25:00.000-07:00

PENYELAMATAN BANK CENTURY

BANK INDONESIA

MEGA SYARIAH

BANK MANDIRI

BANK BRI

2010-06-10T01:08:00.000-07:00

PENGHAPUS PAPAN DIKAMPUS

ANAK PERBANKAN

SELESAI BELAJAR

LAGI NGUMPUL

PERBANKAN DAN KEUANGAN

TUGAS STAF ADM

2010-06-10T01:04:00.000-07:00

Banyak sekali dari kita yang menginginkan pekerjaan untuk menjadi Staff Administrasi, meskipun pekerjaan ini lebih banyak di dominasi oleh wanita tapi tidak tertutup kemungkinan bagi pria untuk menduduki posisi ini, berikut tugas dan tanggung jawab Staff Administrasi.
Tugas utama bagi seorang staff Administrasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Tanggung Jawab Utama

Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.
Melaksanakan aktifitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan, untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.
Melaksanankan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan photocopy dan penjilidan.
Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.

FOTO PEMBUAT BLOG

2010-06-06T00:32:00.001-07:00

2010-06-06T00:32:00.000-07:00

Analisis Kepuasan Pelayanan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Bank

2010-06-05T08:44:00.000-07:00

Kinerja Bank Sul-Sel Syariah Cab. Utama Makassar menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini ditunjukkan oleh kinerja pelayanan bank dan produk-produk yang ditawarkan terhadap nasabah. Karena produk-produk yang ditawarkan Bank Sul-Sel Syariah Cab. Utama Makassar dapat meningkatkan usaha-usaha kecil. Sehingga para nasabah atau pelanggan dapat mandiri dalam berusaha serta dapat membantu kesejahteraan rakyat.

Bank Sul-Sel Syariah Cab. Utama Makassar dalam pelayanan terhadap nasabah telah menggunakan infrastruktur teknologi seperti telah terkoneksi secara online dan telah tersedia layanan ATM Bersama.
Dalam memenuhi kepuasan Bank Sul-Sel Syariah Cab. Utama Makassar harus mampu untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (Pegawai Bank), sehingga mampu membaca tantangan zaman.

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat di dunia bisnis. Ketatnya persaingan bisnis tersebut menuntut pelaku bisnis untuk selalu meningkatkan daya saing agar mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Ketatnya persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang menghasilkan barang, tetapi juga terjadi pada perusahaan yang menghasilkan jasa seperti Bank.
Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan baru. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran sistem perbankan berbasis Syari’ah yang berlandaskan berbagi hasil (profit sharing) yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 Mei 1992. Perkembangan sistem perbankan Syari’ah di Indonesia sebagai suatu lembaga keuangan memiliki potensi yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Krisis ekonomi pada pertengahan 1997, ialah mempengaruhi kinerja dunia perbankan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank mengalami banyak kemacetan. Perbankan merupakan bisnis jasa yang tergolong dalam industri “kepercayaan” dan mempunyai rasio-rasio keuangan yang khas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin menurun sebagai akibat dari banyaknya bank-bank, terutama bank swasta yang diambil alih, dibekukan operasinya atau bahkan dikuidasi oleh pemerintah. Begitu juga dengan bank pemerintah, yang beberapa diantaranya harus di marger. Akan tetapi, selama periode krisis ekonomi tersebut, perbankan Syari’ah masih menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional.

Perbankan Syari’ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank Syari’ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari’ah dalam Islam. Secara filosofis bank Syari’ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank Syari’ah didirikan. Perbankan Syari’ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

1.Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajaran bisnis.

2.Tidak fleksibel nya system transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.

3.Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.

4.Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.

5.Dalam system bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.
Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kompetisi/pertarungan perebutan pelanggan antara Bank Syari’ah dan bank Konvensional dapat di lihat dalam beberapa hal:

1.Perbedaan Falsafah.
Dimana Bank Syari’ah tidak melaksanakan system bunga (larangan riba) dalam seluruh aktivitasnya sedangkan Bank Konvensional justru kebalikannya yaitu system bunga. Jadi, Bank Syari’ah dalam menghindari sitem bunga maka system yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2.Dari konsep pengelolaan dana nasabah.
Dalam system Bank Syari’ah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada Bank Konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang.

3.Bank Syari’ah diwajibkan menjadi pengelola zakat.
Yaitu dalam arti wajib bayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada Bank Syari’ah untuk memobilisasi dana-dana social (zakat, infak, dan Sedekah).

4.Dalam struktur organisasi Bank Syari’ah diharuskan adanya dewan pengawas syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah sedangkan pada system perbankan konvensional tidak ada lembaga yang sejenis.

Operasional perbankan Syari’ah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tentang sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan Syari’ah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan Syari’ah dalam menjembatani ekonomi.

Perbankan Syari’ah cukup pesat sampai saat ini, hal ini dipicu UU No. 10 Tahun 1998 yang membuka peluang bagi bank-bank baru atau bank konvensional untuk beroperasi sepenuhnya secara Syari’ah atau dengan membuka cab. khusus Syari’ah. Adanya UU No. 10 Tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan Syari’ah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip Syari’ah akan menambah semarak lembaga keuangan Syari’ah yang telah ada.

Statistik Perbankan Syari’ah yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan bulan November tahun 2007 jumlah Bank Syari’ah mencapai 143 bank. Dari ke 143 bank tersebut, tiga diantaranya merupakan Bank Umum Syari’ah (BUS), dan 26 bank diantaranya merupakan Unit Usaha Syari’ah (UUS), serta 114 sisanya merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Terkait dengan kondisi saat ini, diperkirakan pertumbuhan bank umum Syari’ah, unit usaha bisnis Syari’ah meningkat. Artinya jumlah bank Syari’ah naik dari tahun ke tahun.

Meningkatnya jumlah dan pangsa pasar bank Syari’ah menunjukkan bukti meningkatnya apresiasi masyarakat dan kalangan perbankan terhadap perbankan Syari’ah saat ini. Perbankan ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat di dunia perbankan, dimana persaingan yang terjadi tidak hanya antar bank konvensional, tetapi juga dengan bank-bank Syari’ah. Perkembangan tersebut akan turut mendukung kemajuan bank Syari’ah di masa depan, karena pada dasarnya bank Syari’ah memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia, antara lain karena didukung dengan jumlah penduduk beragama Islam yang paling banyak.

Bank Sulsel Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Sulsel. Unit ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal Rp.8 Milyar, kini memiliki aset sebesar Rp.21.893 juta, dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sejumlah Rp.4.678 juta, dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp.9.261 juta, laba yang dihasilkan berjumlah Rp.235 juta.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Suatu Bank dapat memuaskan nasabahnya, jika bank dapat memahami atribut-atribut apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan nasabah. Dalam hal ini, dapat melakukan peningkatan kepuasan pelayanan terhadap semua nasabah Bank Sulsel Syari’ah serta perbaikan dan inovasi-inovasi terhadap produk tersebut. Dengan memperhatikan atribut yang diinginkan nasabah, maka kepuasannya akan terpenuhi. Keberhasilan bank dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabahnya akan membuat nasabah tersebut loyal kepada bank.

Walaupun Bank Sul-Sel Syari’ah Cab. Utama Makassar baru beroperasi di dunia perbankan, namun pelayanannya bisa menarik minat orang untuk menabung pada Bank Sul-Sel Syari’ah. Baik itu pelayanan dari segi fasilitas, kebersihan, maupun keramahtamahan pihak-pihak Bank Sul-Sel Syari’ah dalam memberikan informasi dan membantu nasabah ketika mengalami kesulitan. Dan yang paling penting adalah letak Bank Sul-Sel Syari’ah yang sangat strategis.

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau pelanggan. Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan dampak positif dalam sebuah organisasi atau perusahaan, ialah mereka bersaiang dalam pelaksanaan layanan, melalui berbagai cara, tekhnik dan metode yang dapat, menarik lebih banyak orang menggunakan/memakai/jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Persaiangan yang ada dalam masyarakat usaha (bussines) tidak hanya pada segi mutu dan jumlah tetapi juga dalam hal layanan. Justru dalam hal terakhir inilah persaingan makin seru dengan pengenalan sistim layanan baru yang serba cepat dan memuaskan.

Perhatikan saja persaingan antar Bank yang terjadi sejak adanya deregulasi di bidang perbankan dan keuangan. Memperhatikan pelayanan yang semakin menonjol maka tidaklah heran apabila masalah layanan mendapat perhatian besar dan berulang-ulang kali dibicarakan, baik oleh masyarakat maupun manajemen itu sendiri baik secara khusus maupun dalam kaitan dengan pokok usaha atau kegiatan organisasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisa tentang keberhasilan sebuah bank dalam hal ini Bank Syari’ah Sul-Sel Cab. Utama Makassar dalam memenuhi kepuasan pelayanan nasabahnya. Maka diperlukan suatu penelitian mengenai tingkat kepuasan pelayanan nasabahnya. Melalui penelitian ini, bank dapat memperoleh informasi mengenai atribut-atribut yang diinginkan oleh nasabah dan melihat kinerja dalam memenuhi atribut tersebut, sehingga nantinya dapat memberikan bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kepuasan pelayanan nasabahnya.

produk syariah yang ditawarkan

2010-06-05T08:23:00.000-07:00

PRODUK PENYALURAN DANA MURABAHAH

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga

pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba /

keuntungan dalam jumlah tertentu

Murabahah adalah akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang, dengan

nasabah yang memesan untuk membeli barang dan Bank memperoleh

keuntungan yang disepakati bersama.

Berdasarkan akad jual-beli dimaksud Bank membeli barang yang dipesan dan

menjualnya kepada nasabah. Harga jual Bank adalah harga beli dari supplier

ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karenanya nasabah mengetahui

besarnya keuntungan yang diambil oleh Bank.

Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara

lumpsum ataupun dengan cara angsuran.

PRODUK PENYALURAN DANA SALAM

Secara etimologi, salam artinya salaf ( Pendahuluan). Secara terminologi (ta’rif) muamalah salam

adalah : “Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli

dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut

diantaranya adalah mendahulukan pembayaraan pada waktu di akad majlis (akad

disepakati)”.

Versi Bank

1. Salam adalah akad jual-beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera,

sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

2. Salam Paralel adalah suatu transaksi dimana bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang

sama. Dalam akad salam pertama Bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang

kepada pihak penyedia barang (muslam ilaihi) dengan pembayaran di muka dan pada akad

salam kedua Bank (selaku muslam ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan

jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Bank selaku Muslam

Ilaih (penjual) dalam akad salam kedua tidak tegantung pada akad salam yang pertama.

Produk Penyaluran Dana Istishna'

A. Fiqh

Istishna’ berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah (ta’rif) berarti akad jual beli

dimana Shanni’ (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh

Mustashni’ (pemesan).

Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Jilid 4 hal. 631, wahbah Zuhaili, Dar Al Fikr 1989, Ensiklopedi

Hukum Islam jilid 3, hal. 778-780 – PT Ichtiar Baru Van Hoeve jakarta, 1997, dan Fiqh Sunnah

Jilid 12 hal 85 – Sayyid Sabiq)

Menurut Jumhur ulama, Istishna’ sama dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya yaitu harus

dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem

pembayarannya, Salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan Istishna’ bisa di

awal, di tengah, atau di akhir pesanan.

B. Teknis Perbankan

Istishna’ adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah sebagai pemesan

(Mustashni’) dengan bank dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan

jumlahnya. Bank akan membelikan barang pesanan Mustashni’ tersebut kepada pemasok (Shanni’)

dengan kriteria yang sesuai. Harga, cara pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang pesanan

tersebut disepakati bersama.

Apabila Mustashni’ mengizinkan Shanni’ (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (sub pemasok)

membuat barang pesanan tersebut, maka akad kedua ini disebut Istishna’ Paralel.

PRODUK PENYALURAN DANA IJARAH DAN IMBT (IJARAH & IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK)

A. Fiqih

Al Ijarah disebut juga Al Ajru (upah) atau Al ‘Iwadhu (ganti), artinya “Suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan penggantian” (Fiqh Sunnah, jilid 13 hal. 15-Sayyid

Sabiq)

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama

menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil

tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang

dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.

B. Jenis Ijarah

Ada dua jenis Ijarah, pertama didasarkan atas periode/masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan

itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating

Ijarah. Kedua, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina) yaitu sewa menyewa yang

berkombinasi, bila masa sewa berakhir penyewa boleh membelinya.

C. Teknis Perbankan

Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta’jir) untuk menyewa suatu

barang/obyek sewa (Ma’jur) milik Bank dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang

disewanya.

Ijarah Muntahiyyah Bittamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara Bank (Muajjir) dengan

Nasabah (Musta’jir) yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa (Ma’jur).

PRODUK PENYALURAN DANA MUSYARAKAH

A. Fiqih

Musyarakah asal kata dari Syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha Musyarakah

berarti : “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.

(Fiqh Sunnah, Jilid 13 hal. 174, Sayyid Sabiq)

Kerjasama diatas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari

salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati

bersama.

B. Jenis Syirkah.

Menurut Ulama Fiqih, bentuk kerjasama (syirkah) terbagi dalam beberapa golongan:

1. Syirkah Al ‘Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus

sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal

masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.

2. Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama

dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

3. Syirkah Al Abdan /Al Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagai

bersama.

4. Syirkah Al Wujuh, peserikatan tanpa modal.

5. Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya

keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan

kesepakatan bersama.

C. Teknis Perbankan

Musyarakah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam

perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal

tersebut digunakan untuk penglolaan proyek /usaha yang layak usaha dan sesuai dengan prinsip

syari’ah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam

akad.

PRODUK PENYALURAN DANA MUDHARABAH

A. Fiqih

Mudharabah atau disebut juga Muqaradhah berarti bepergian untuk urusan

dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan

modalnya kepada pekerja / pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan /

diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan

bersama.

(Subuulussalam jilid III, hal. 275-278, Nailul Authar jilid IV, hal 726-732,

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4)

B. Teknis Perbankan

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank selaku pemilik dana

(shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian

atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah

yang disepakati.

PROSES PENYALURAN

1. Solisitasiol

itasi yaLakukan solisitasi calon nasabah berdasarkan target pembiayaan yang

ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), baik target

pasar (bidang usaha) maupun target nasabah

itu

2. InvestigasiYa

ItuLakukan wawancara dengan pemohon untuk memperoleh klarifikasi dan

kelengkapan data / informasi yang ada atau masih diperlukan untuk evaluasi

dan analisa permohonan pembiayaan

Lakukan kunjungan on the spot ke tempat tinggal / tempat usaha

pemohon dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait

dengan pemohon

Lakukan Trade checking, yaitu pengecekan ke pasar untuk mengatahui

keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para supplier,

para langganan, para pesaing dan sebagainya

3. Analisa Permohonan PembiayaanYaitu me

lakukan analisa terhadap pe

rmohBerdasarkan data dari hasil investigasi, lakukan analisa dan penilaian

terhadap permohonan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan calon nasabah, meliputi :

1) Character, yaitu watak atau sifat (tingkat siddiq dan amanah)

pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain

dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank

dan hasil pengecekan pasar (trade checking).

2) Capital, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan

modal atau kemampuan keuangan calon secara umum.

3) Capacity, yaitu kemampuan (fathanah) calon nasabah untuk

mengelola usahanya.

4) Condition of Economy, situasi sosial ekonomi, politik dan

budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian

pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha

(produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.

5) Collateral, yaitu penilian atas jaminan yang dapat disediakan

oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun

aspek juridis.

onan pembiayaan

4. Persetujuan PembiayaanYai

Penyampaian keputusan rapat/komite terhadap pembiayaan calon debitur, disetujui atau tidak, disampaikan melalui surat serta penentuan waktu untuk penyelesaian administrasi lainnya.

5. Dokumentasi PembiayaanYa

Melakukan pengumpulan semua warkat yang menjadi persyaratan dalam seuah pembiayaan, baik indentitas calon nasabah, indentitas usaha, warkat jaminan dan warkat warkat lainnya.

itu

6. Realisasi PembiayaanYait

Menyerahkan dana ke nasabah dan melakukan akad.

7. Pembinaan dan pengawasanYai

ULakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kinerja nasabah

pembiayaan, baik secara pasif maupun secara aktif.

Dapatkan informasi yang dikeluarkan secara periodik oleh bagian

operasi pembiayaan, tentang pelaksanaan tahap-tahap realisasi

pembiayaan dan realisasi pembayaran angsuran untuk memastikan

bahwa nasabah pembiayaan melaksanakan kewajibannya dengan baik

tepat pada waktunya.

Berikan segera surat teguran atau peringatan kepada nasabah

pembiayaan dalam kesempatan pertama, manakala nasabah belum

melakukan kewajibannya setelah tanggal yang telah ditentukan

Lakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau

memperoleh informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan pastikan

bahwa nasabah tetap dalam keadaan mampu memenuhi kewajibannya

8. Penyelesaian Pembiayaan.

Apabila pemecahan masalah-masalah nasabah pembiayaan tidak dapat

diselesaikan dengan lancar, sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan

menjadi menurun, maka portfolio yang bermasalah

tersebut dapat ditangani oleh Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah (STK - PPB).

ATURAN MAIN MUDHARABAH

Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun

a. Orang yang berakad :

1). Shahibul Maal / Rabbul Maal (pemilik modal)

2). Mudharib (pelaksana / usahawan)

b. Modal (Maal)

c. Kerja / Usaha

d. Keuntungan

e. Akad (Ijab Qobul)

2. Syarat-Syarat

a. Orang yang terkait dalam akad cakap hukum.

b. Syarat Modal yang digunakan harus :

1). Berbentuk uang (bukan barang).

2). Jelas jumlahnya.

3). Tunai (bukan berbentuk hutang).

4). Langsung diserahkan kepada Mudharib..

c. Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai nisbah yang disepakati.

PROSEDUR

Akad Perjanjian

Didalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas baik secara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak.

Modal

a. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan

dispakati bersama.

b. Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya.

c. Modal diserahkan kepada mudharib seluruhnya (100%) lumpsum.

d. Jika modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati Bersama.

e. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan (feasibilitystudy) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal.

Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bagi Hasil

a. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaandana pembiayaan mudharabah yang diberikan.

b. Besar pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbahyang disepakati.

c. Mudharib harus membayarkan bagian keuntungan yang menjadi

hak Bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.

d. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib.

e. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yangdisebabkan oleh kelalaianmudharib, maka kerugian tersebutharus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang Bank).

4. Pekerjaan / Usaha

a. Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha Mudharib.

b. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syari’ah.

C. Dokumentasi

1. Surat Persetujuan Prinsip (Offering Letter).

2. Akad Pembiayaan Mudharabah.

3. Perjanjian pengikatan jaminan.

4. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan.

5. Tanda Terima Uang oleh nasabah.

PENYELESAIAN PENYALURAN DANA BERMASALAH

melaksanakan upaya-upaya penyelesaian,

meliputi :

Melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari penyelesaian terbaik

Nasabah menyelesaikan / melunasi fasilitas penyaluran dana yang diterimanya dengan Menggunakan sumber dana manapun yang baik dengan mendapatkan potongan (discount) tetentu

Nasabah menjual sebagian hartanya untuk menyelesaikan / melunasi fasilitas penyaluran dana yang diperolehnya dari Bank.

Bank bersama-sama dengan nasabah menjual jaminan atas fasilitas penyaluran dana dan hasilnya digunakan untuk pelunasan

Bank membeli jaminan atas fasilitas penyaluran dana untuk mempercepat penyelesaian / pelunasan

Melakukan upaya penyelesaian dengan menempuh jalur arbitrase dan atau litigasi melalui Pengadilan Negeri setempat

MISSION (IM) POSSIBLE PERBANKAN SYARIAH

2010-05-31T06:47:00.000-07:00

Pada akhir 2007, total aset perbankan syariah berhasil mencapai Rp 36,5 triliun, sedikit lebih tinggi dari perkiraan Karim Business Consulting yang mematok angka Rp 35 triliun. Ini adalah pertumbuhan tertinggi yang pernah dibukukan oleh industri perbankan syariah, yaitu mendekati Rp 10 triliun dibandingkan dengan pencapaian pada 2006.

Prestasi lain yang dicatat perbankan syariah pada triwulan IV 2007 adalah penurunan non performing financing (NPF) pada triwulan IV 2007 hingga mencapai level 4,05 persen per Desember 2007, setelah pada tiga triwulan sebelumnya terjadi tren kenaikan NPF. Penurunan NPF di akhir 2007 merupakan pertanda baik untuk membuka lembaran baru di awal 2008.

Penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada Desember 2007 ditunjang oleh semakin berkurangnya nominal pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3 sampai dengan 5) dari Rp 1,5 triliun pada November 2007 menjadi Rp 1,1 triliun pada Desember 2007 serta peningkatan ekspansi pembiayaan dari Rp 26,5 triliun pada November 2007 menjadi Rp 27,9 triliun pada Desember 2007.

Pada 2008, Karim Business Consulting memperkirakan total aset perbankan syariah akan mencapai Rp 50 triliun bila industri bertumbuh normal. Ini berarti akan ada peningkatan sekitar Rp 15 triliun pada 2008, suatu kenaikan angka yang belum pernah dicapai sejak 1992. Itu pun telah memasukkan asumsi adanya beberapa unit usaha syariah (UUS) dan bank umum syariah (BUS) baru di tahun ini.

Dari Rp 15 triliun tersebut, separuh di antaranya diperkirakan akan disumbangkan oleh dua bank syariah terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat masing-masing Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun, sedangkan Bank Mega Syariah menyumbangkan tambahan aset sebesar Rp 1 triliun. Pada 2007, kedua bank ini menguasai 64,47 persen pangsa pasar perbankan syariah, yang bila ditambah dengan Bank Mega Syariah, maka ketiga bank umum syariah menguasai 71,58 persen pangsa pasar.

Pada 2007 itu, UUS yang berkantor pusat di Jakarta menguasai 23,74 persen pangsa pasar, sedangkan UUS yang berkantor pusat di luar Jakarta menguasai 4,68 persen pangsa pasar. Tiga pemain besar dalam kategori UUS adalah BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Niaga Syariah yang menguasai 12,91 persen pangsa pasar. Bila memasukkan Bank BTN, Bank Danamon, Bank Permata, dan Bank Bukopin maka tujuh besar UUS bank tersebut menguasai 20,87 persen pangsa pasar.

Bank pembangunan daerah (BPD) yang menawarkan produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah juga semakin berkembang pada 2007. Terdapat empat BPD yang mulai membuka layanan syariah pada 2007 yakni BPD DIY, Bank Jatim, Bank Sulsel, dan Bank Nagari. Keempat BPD ini melengkapi 10 BPD lainnya (Bank Jabar, Bank DKI, Bank Riau, Bank Sumut, BPD Aceh, Bank Kalsel, BPD NTB, Bank Kalbar, Bank Sumsel, dan Bank Kaltim). Keseluruhan BPD tersebut menguasai 5,64 persen pangsa pasar, dengan tiga besar BPD yang memiliki pangsa terbesar yakni Bank Jabar, Bank DKI, dan BPD Aceh.

Dengan total aset UUS per 2007 yang baru mencapai Rp 10,4 triliun, mampukah mereka menyumbangkan kenaikan aset Rp 7,5 triliun pada 2008 untuk mencapai total aset industri perbankan Rp 50 triliun? UUS yang berkantor pusat di Jakarta diperkirakan mampu menyumbang tambahan Rp 6,2 triliun, sedangkan yang berkantor pusat di luar Jakarta mampu menyumbangkan tambahan Rp 800 miliar. Total kontribusi bank pembangunan daerah dalam peningkatan Rp 15 triliun tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Program Akselerasi Bank Indonesia menargetkan 5 persen dari pangsa perbankan nasional yang ekuivalen dengan Rp 91,57 triliun di akhir 2008. Dapatkah target tersebut tercapai? Target akselerasi tersebut akan dapat tercapai dengan beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, segera diterbitkannya PSAK dan PAPSI baru yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Kedua, segera diterbitkannya instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap ekses likuiditas perbankan syariah, misalnya SBI Syariah dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Ketiga, strategi inovasi dan sinergi perbankan syariah.

Pertama, penerbitan PSAK dan PAPSI baru yang mengatur tentang pembiayaan murabahah diperlukan sebagai tambahan dari PSAK dan PAPSI yang telah mengatur tentang transaksi murabahah. Hal ini diperlukan sebagai solusi jangka pendek sebelum disempurnakannya kebijakan PPN sehingga tidak ada pajak berganda terkait transaksi murabahah. Penerbitan PSAK dan PAPSI baru terkait pembiayaan murabahah ini merupakan langkah taktis yang bisa dilakukan secara langsung oleh industri perbankan syariah sebelum diterbitkannya solusi yang lebih komprehensif melalui kebijakan/undang-undang baru yang mengatur PPN atas transaksi syariah.

Ketidakpastian tentang PPN murabahah merupakan salah satu sumber yang menahan laju ekspansi pembiayaan bank syariah. Terbitnya PSAK baru di akhir 2007 merupakan langkah maju dari IAI, namun masih menyisakan pekerjaan rumah karena dalam PSAK tersebut diterangkan bahwa transaksi murabahah adalah transaksi jual beli, sehingga isu terkait PPN murabahah ini belum bisa dituntaskan. Problem ketidakpastian PPN murabahah ini juga menyebabkan investor dari luar negeri menjadi kurang berminat berinvestasi syariah di Indonesia.

Kedua, penerbitan instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap ekses likuiditas perbankan syariah. Instrumen ini bisa diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, maupun pihak swasta. Terbitnya SBI Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen investasi yang diperlukan untuk memacu perkembangan perbankan syariah. Instrumen Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI) dengan tingkat return yang relatif menyebabkan perbankan syariah tidak memiliki banyak pilihan instrumen investasi yang kompetitif ketika terjadi ekses likuiditas, sehingga ekspansi penghimpunan dana menjadi tertahan.

Keberadaan SBI Syariah dengan tingkat return yang setara atau mendekati tingkat bunga SBI konvesional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik ketika masih diperlukannya waktu analisis sebelum penyaluran pembiayaan yang prudent dan berkualitas. Ketersediaan SBI Syariah, SBSN, dan instrumen investasi yang kompetitif lainnya akan membuat bank syariah bersemangat untuk menghimpun dana pihak ketiga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggenjot perkembangan aset perbankan syariah. Pembahasan secara intensif RUU SBSN dan RUU Perbankan Syariah di bulan Januari 2008 merupakan sinyal positif bagi pengembangan perbankan syariah.

Ketiga, strategi inovasi dan sinergi perbankan syariah diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah. Proses sosialisasi secara masif perlu dilanjutkan dan diikuti dengan inovasi dan sinergi perbankan syariah. Masyarakat yang sudah tahu keberadaan bank syariah, akan beranjak untuk tertarik dan mencoba produk dan layanan syariah. Pada titik inilah, bank syariah tidak bisa sekadar menonjolkan aspek kesyariahannya, namun perlu diikuti dengan aksesibilitas yang mudah, fasilitas/produk yang beragam dan kompetitif, serta kualitas pelayanan yang prima.

Aksesibilitas, fasilitas, dan kualitas pelayanan menjadi hal penting agar masyarakat menjadi semakin tertarik dan bangga dengan bank syariah yang tidak sekadar khas dengan karakteristik syariahnya. Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat disediakan oleh bank syariah, maka masyarakat menemukan kekecewaan karena keterbatasan bank syariah, timbul persepsi buruk, dan akhirnya menjadi kampanye negatif terkait keberadaan bank syariah. Strategi inovasi dan sinergi akan memacu bank syariah untuk mengombinasikan pendalaman terhadap kebutuhan nasabah serta keluasan solusi yang bisa ditawarkan dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Dengan berbagai upaya tersebut, akankah target 5 persen akselerasi perbankan syariah tercapai? Dalam suatu hadits Qudsi, Allah SWT berfirman, ''Aku (Allah SWT) akan beserta prasangka hamba-Ku.'' Tekad, keyakinan, dan kepasrahan perlu kita pupuk serta ikuti dengan kerja keras dan kerja cerdas. Ingatlah kisah Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim bersama bayi Ismail di tengah padang pasir. Beliau yakin dan pasrah, yang diikuti ikhtiar berlari dari bukit Shafa dan Marwah, yang akhirnya keluarlah air zamzam dari kaki Ismail yang tetap bermanfaat dan abadi sampai dengan sekarang.

Siapakah lagi yang akan memiliki keyakinan dan ikhtiar untuk pengembangan perbankan syariah? Jawabannya adalah siapa lagi kalau bukan kita sebagai stake-holders perbankan syariah. Membulatkan tekad dan keyakinan, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar adalah tugas kita, sedangkan hasil adalah urusan dan hak Allah SWT. Man jadda wa jada, jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan bisa.

2010-05-23T01:59:00.000-07:00

AKUNTANSI KLIRING

• PENGERTIAN KLIRING

• PESERTA KLIRING

• WARKAT / NOTA KLIRING

• WARKAT / NOTA YANG BUKAN KLIRING

• JENIS – JENIS KLIRING

• MEKANISME KLIRING

• PROSEDUR AKUNTANSI KLIRING

Pengertian Kliring:

• Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

• Lalu lintas pembayaran giral adalah, suatu proses kegiatan bayar membayar dengan waktat atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah ybs.

• Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Peserta Kliring:

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam :

• Peserta langsung, yaitu : bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan B I atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara dengan B I.

Contoh : Bank Retail, Bank Devisa

• Peserta tidak langsung, yaitu : bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melaui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Contoh : BPR

Warkat / Nota kliring

• Adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti :

– cek,

– bilyet giro,

– wesel bank untuk trasfer atau wesel unjuk,

– bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank,

– nota kredit, dan

– surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara ( B I )

• Syarat-syarat warkat yang dapat dikliringkan :

– Ber valuta Rupiah

– Bernilai nominal penuh

– Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan dan

– Telah dibubuhi cap kliring

• Jenis – jenis warkat kliring :

– Warkat debet keluar, yaitu : warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan.

Contoh :

Ndari nasabah bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Sigit nasasbah bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Ndari ke bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debet keluar.

– Warkat debet masuk, yaitu : warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui B I atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan.

Contoh :

Bila bank Permata Semarang menerima cek dari bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debet masuk bagi bank Permata.

• Warkat kredit keluar, yaitu :

warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain.

Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebet giro nasabah.

• Warkat kredit masuk, yaitu :

warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut.

Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro B I dan mengkredit giro nasabah.

Warkat yang bukan kliring

• Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat kliring.

• Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debet.

• Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain.

• Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan B I berdasarkan kebutuhan.

Jenis-Jenis Kliring

• Kliring umum, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh B I.

• Kliring lokal, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).

• Kliring antar cabang, adalah : sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. KLiring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari sauatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

PERTEMUAN KLIRING

Kliring yang dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House, pertemuan kliring biasanya dilakukan sebanyak dua kali.

Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling menyerahkan warkat.

Pada pertemuan kedua, bank peserta kliring akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan.

Waktu pertemuan kliring biasanya diatur sebagai berikut :

Senin sampai dengan Jumat:

Kliring I : Pukul 10.30 – 14.30

Kliring II : Pukul 13.00 – 14.00

Sabtu :

Kliring I : Pukul 10.00 – 11.00

Kliring II : Pukul 12.00 – 13.00

Pembukuan Transaksi Kliring :

Kasus : Kembali ke ilustrasi kliring.

Pada saat bank ABC menerima warkat giro dari bank Omega

Kedua bank akan mencatat transaksi kliring tersebut sbb.

Pembukuan transaksi kliring ini dapat ditampung pada rekening sementara “Kliring” atau langsung ke rekening giro pada B I.

Pada bank ABC – cabang Jakarta

Pada saat terima warkat dari Tn. Sigit untuk disetorkan ke (menambah) rekening giro Ny. Dita.

D : Kliring Rp. 30.000.000,-

K : Giro – Rek. Ny. Dita Rp. 30.000.000,-

Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu kliring kedua akan dinihilkan rekening Kliring.

D : B I – Giro Rp. 30.000.000,-

K : Kliring Rp. 30.000.000,-

Pada bank Omega – cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri (warkat Tn. Sigit) akan membebankan rekening Tn. Sigit dengan jurnal sbb :

D : Giro – Rek. Tn. Sigit Rp. 30.000.000,-

K : B I – Giro Rp. 30.000.000,-

Bang Omega dapat langsung mengkredit rekening giro pada BI arena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri.

Apabila Tyas seorang nasabah bank Omega – cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat Giro senilai Rp. 50.000.000,- kepada bank untuk diserahakan kepada Grace, salah seorang nasabah bank Lippo cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut :

Pada bank Omega cabang Jakarta

Pada saat menerima amanat dan warkat dari Tyas, akan dibukukan sebagai berikut :

D : Giro - Rek. Tyas Rp. 50.000.000,-

K : B I – Giro Rp. 50.000.000,-

Pada bank Lippo cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace, dibukukan sbb. :

D : B I – Giro Rp. 50.000.000,-

K : Giro - Rek. Grace Rp. 50.000.000,-

Selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil kliring diatas, oleh B I akan dibukukan sbb. :

D : Giro – Bank Omega Rp. 80.000.000,-

K : Giro – Bank ABC Rp. 30.000.000,-

K : Giro – Bank Lippo Rp. 50.000.000,-

Melalui kalah atau menang kliring ini, oleh B I akan dipantau saldo minimum dari Reserve Reqiurement.

Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah dari pada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh B I.

Yang dimaksud dengan kliring otomatis adalah :

Terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu.

Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi kliring dengan otomatis, atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House (ACH).

Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition, atau MICR pada setiap lembar cek nasabah.

Transaksi kliring otomatis dapat dipecah menjadi dua jenis :

• Transaksi local (intraregional), bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Disini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran cek, membedakan apabila transaksi tersebut berasal dari bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut kepada lembaga kliring.

• Transaksi antar daerah (interregional), bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolahan data di lembaga kliring lokal. Transaksi-transaksi disortir oleh bank penarik dalam lokasi yang bersangkutan. Volume data yang besar ini akan digabung menjadi suatu ringkasan arsip untuk setiap lokasi, kemudian arsip ini dipindahkan ke tiap lokasi lainnya untuk diproses lebih lanjut.

2010-05-23T01:58:00.000-07:00

Nomor : Istimewa Sigli,15 juli 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada yth,

Hal : Permohonan Beasiswa laporan Bapak Bupati Pidie

c / q Kabaq umum

Di-

Tempat

Assalamu ’ alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NPM : 08106210014

Tempat/Tanggal Lahir : Jojo/ 28 Desember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi/ Jurusan : DIII Keuangan dan Perbankan

Semester : III (TIGA)

Alamat : Lingk. A. Mns. Jojo Kec. Mutiara timur. Kab. Pidie

No Hp. : 0813 8907 7639

Dengan ini saya mengajukan surat permohonan kepada bapak, agar sudi kiranya membeikan bantuan Beasiswa Kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi saya, sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan sebagi bentuk:

1) Surat Permohonan Beasiswa

2) Surat Keterangan Penduduk

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4) Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

5) Surat Keterangan Aktif Kuliah

6) Transkrip Nilai

7) Photo copy Buku Rekening BANK

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, semoga Bapak dapat memakluminya dan atas bantuan Bapak,saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon

MUHAMMAD IQBAL

cara membuat permohonan beasiswa

2010-05-23T01:53:00.000-07:00

Nomor : Istimewa Sigli,15 juli 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada yth,

Hal : Permohonan Beasiswa laporan Bapak Bupati Pidie

c / q Kabaq umum

Di-

Tempat

Assalamu ’ alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NPM : 08106210014

Tempat/Tanggal Lahir : Jojo/ 28 Desember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi/ Jurusan : DIII Keuangan dan Perbankan

Semester : III (TIGA)

Alamat : Lingk. A. Mns. Jojo Kec. Mutiara timur. Kab. Pidie

No Hp. : 0813 8907 7639

1) Surat Permohonan Beasiswa

2) Surat Keterangan Penduduk

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4) Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

5) Surat Keterangan Aktif Kuliah

6) Transkrip Nilai

7) Photo copy Buku Rekening BANK

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, semoga Bapak dapat memakluminya dan atas bantuan Bapak,saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon

MUHAMMAD IQBAL

2010-05-15T06:53:00.000-07:00

PERTUMBUHAN BANK SYARIAH

LEMBAGA KEUANGAN

STRUKTUR

ICON BANK BPD ACEH

KLIRING

2010-05-15T01:51:00.000-07:00

Kliring (dari bahasa Inggris clearing) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi.
Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya.
Proses kliring adalah termasuk pelaporan / pemantauan, marjin risiko, netting [1] [2] transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan
Prosedur Pelaksanaan Kliring Bank Dalam Praktek Perbankan (Studi Kasus Pt.Bank Mandiri Persero Tbk Cbg Tebing Tinggi)

Pada prinsipnya tidak semua warkat-warkat yang dikliringkan itu selamanya tertagih, bahkan ada juga warkat kliring yang ditolak pembayarannya. Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau prilaku yang teratur, merupakan norma-norma hukum yang menyangkut tentang prosedur pelaksanaan kliring bank dalam praktek perbankan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersirat deskriptif sebab akan menggambarkan dan meluksikan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini. Adapun prosedur pelaksanaan kliring bank itu di mana seseorang yang menyetorkan warkat untuk dikliringkan harus mengisi slip setoran kliring. Slip setoran kliring yang telah diisi diserahkan kepada kasir/petugas loket beserta warkat yang hendak dikliringkan. Kemudian akan diperiksa kebenaran pengisian slip setoran dan warkat yang diterima dari penyetor, baik lembar ataupun jumlah nominalnya dan tanda tangan, apabila benar maka kasir akan memberi cap pada slip setoran kliring pada waktunya. Kemudian petugas loket/kasir akan memberikan lembar ketiga dari slip setoran kliring pada penyetor warkat. Kemudian petugas bagian kliring akan menginput ke komputer untuk membuat catatan. Kemudian dibukukan menurut kliring bank masing-masing yang disetor ke bank dalam neraca kliring. Sebelum warkat kliring dibawa ke pertemuan kliring petugas kliring akan mencocokkan jumlah nominal warkat dengan jumlah yang telah diinput ke komputer. Hal ini untuk menghindari adanya selisih antara jumlah nominal dalam warkat dengan jumlah yang telah diinput ke komputer. Apabila terdapat selisih, maka selisih tersebut harus dicari sebelum petugas kliring berangkat ke tempat pertemuan kliring.

Sistem kliring bank indonesia
Di era tahun 1990-an sempat beredar isu ada satu bank swasta nasional yang diberitakan mengalami kalah kliring besar. Dan kondisi panik pun menerpa masyarakat khususnya mereka yang memiliki dana di bank tersebut. Untunglah ada tulisan di sebuah media massa nasional yang menegaskan bahwa kalah kliring dalam aktifitas perbankan itu sesuatu yang biasa. Bisa saja di satu hari sebuah bank mengalami kalah kliring besar, tapi keesokan harinya justru mengalami kondisi sebaliknya. Kepanikan nasabahpun mereda. Lalu apa yang dimaksud dengan kalah kliring ?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, arti kliring adalah pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jadi, jika ada peserta (bank) kliring yang mengalami kalah kliring itu artinya bank tersebut mendapat banyak kewajiban pembayaran ke sejumlah peserta (bank) kliring lainnya yang tak sebanding dengan hak (tagihan) pembayaran pada satu hari kerja kliring.
BI sebagaimana diamanatkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, mendapatkan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (Pasal 8 butir b). UU ini juga memberi mandat ke BI untuk menyelenggarakan sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan valuta asing (pasal 16). Posisi BI adalah selaku penyelenggara sistem kliring. BI juga bisa menunjuk pihak lain selaku pelaksana kliring antarbank jika di daerah itu tidak ada kantor Bank Indonesia. Misalnya, BI menunjuk sebuah bank di kota Magelang sebagai pelaksana kliring di wilayah tersebut.
Lalu mengapa BI menyelenggararakan sistem kliring antar bank? Jawabnya untuk mempermudah cara pembayaran dalam rangka memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan perbankan sebagai peserta kliring dan BI sebagai penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring antarbank diharapkan pemakaian alat-alat lalu lintas pembayaran giral (cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit dan lainnya) akan meningkat. Dari sini diharapkan akan terjadi lonjakan pula simpanan dana masyarakat di bank yang nantinya dapat dipakai untuk membiayai sektor-sektor produktif di masyarakat.
Sistem kliring yang dilaksanakan BI saat ini sudah dapat berlangsung secara nasional melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Maksudnya, proses kliring baik kliring debet maupun kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Selain itu ada tiga sistem kliring lain yang lazim dikenal, yakni Sistem manual, Sistem Semi Otomasi, dan Sistem Otomasi. Kliring manual adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
Sedangkan sistem semi otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring. Sementara sistem kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer.
Dalam proses kliring terkadang ada warkat (bilyet giro atau cek) yang dikeluarkan seorang nasabah bank (penarik) ditolak oleh bank (tertarik) karena sejumlah sebab. Alasan yang kerap muncul adalah karena di rekening si penarik tak cukup dana untuk melakukan proses kliring. Jika si penarik tadi mengeluarkan kembali bilyet giro atau cek yang tak disertai dana yang cukup akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam. Konsekuensi seseorang masuk dalam daftar hitam, ia tak bisa membuka rekening giro di bank manapun di satu wilayah untuk kurun waktu tertentu.
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang -undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998.
Pada tahun 2000 dengan diterapkannya Scripless Trading atau perdagangan tanpa warkat, KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan meluncurkan e-CLEARS® pada Juli 2000.
Ruang lingkup kegiatan kliring
• Melaksanakan kegiatan kliring atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif dan obligasi pada bursa efek di Indonesia.
• Melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul di transaksi bursa
Ruang lingkup kegiatan penjaminan
• Melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif.
• Memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota kliring yang timbul dari transaksi bursa.

Sekilas tentang layanan KPEI
Jasa kliring transaksi bursa
KPEI sebagai mitra pengimbang sentral (central counterparty) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 120 perusahaan efek yang terdaftar di bursa, berkewajiban untuk menerapkan standard-standard internasional dalam proses otomatisasi proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian proses kliring, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajar, teratur, efisien sehingga dapat meminimisasi risiko penyelesaian transaksi bursa baik saham maupun derivatif.
Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring (AK) yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Adapun tujuan dari proses kliring tersebut adalah agar masing-masing AK mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa.
Kliring dan penyelesaian transaksi ekuiti
KPEI menggunakan pendekatan netting dengan novasi dalam melakukan kliring transaksi bursa untuk produk ekuiti. Kliring secara netting dengan novasi diterapkan bagi seluruh Transaksi Bursa yang terjadi di setiap segmen pasar, yaitu pasar reguler (RG), pasar segera (SG), dan pasar tunai (TN).
Solusi KPEI untuk menangani proses kliring & penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuiti adalah sistem e-CLEARS (Electronic Clearing & Guarantee System).
Sistem yang berbasis web tersebut dibangun untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Seluruh kegiatan kliring yang meliputi validasi transaksi bursa, netting, novasi, positioning, hingga proses reporting dilakukan melalui sistem e-CLEARS.
Kliring dan penyelesaian transaksi derivatif
Produk derivatif bursa yang proses kliring dan penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPEI adalah :
1. Kontrak Berjangka Indeks Efek/KBIE (KBIE) yang meliputi LQ45 Futures, DOWSX, dan JPFSX yang ditransaksikan di BES.
2. Kontrak Opsi Saham (KOS) yang ditransaksikan di BEJ.
KPEI melakukan proses kliring secara netting baik untuk instrumen KBIE maupun instrumen KOS.
KPEI membangun sistem "R-Mol & Cash Management" untuk mendukung proses kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi KBIE serta KOS tersebut. Sistem yang memadukan teknologi client-server dan web base tersebut menangani keseluruhan proses kliring, penyelesaian transaksi, administrasi dan pelaporan, hingga risk monitoring transaksi KBIE.
Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obigasi
KPEI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa efek dengan menyediakan jasa kliring dan penyelesaian transaksi obligasi melalui sistem e-BOCS. Seluruh kegiatan; kliring, konfirmasi dan afirmasi penyelesaian transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui e-BOCS.
Jasa penjaminan
KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi AK yang bertransaksi di BEJ maupun di BES. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Dengan kata lain fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian terselenggaranya Transaksi Bursa bagi AK yang sudah memenuhi kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia.
Dalam fungsi penjaminan, KPEI bertindak sebagai mitra pengimbang / lawan (counterparty) bagi seluruh AK yang bertransaksi di Bursa. Hal tersebut dimungkinkan dengan kliring secara netting dengan novasi, sehingga masing-masing AK hanya berhubungan dengan KPEI dalam penyelesaian Transaksi Bursanya. Dengan demikian risiko dari masing-masing AK diserap oleh KPEI sehingga tidak menimbulkan gangguan lebih jauh terhadap pasar.
Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab AK yang gagal memenuhi kewajiban yang terkait dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya. KPEI wajib menyelesaikan setiap kegagalan AK dalam melakukan transaksi Bursa.
KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui system e-CLEARS, dibantu dengan sistem pendukung lainnya yaitu ARMS (Automated Risk Monitoring System). Sistem ARMS yang diintegrasikan dengan sistem e-CLEARS, membuat keseluruhan proses kliring dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih selaras dan tidak bertele-tele sehingga memudahkan AK dalam Penyelesaian transaksi bursa.
Melalui sistem e-CLEARS(r) dan ARMS, KPEI mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi mengakibatkan kegagalan Transaksi Bursa. Kegiatan pengendalian risiko tersebut meliputi:
• Pemantauan profil risiko keanggotaan
• Pemantauan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD)
• Penilaian dan pemantauan agunan
• Penentuan dan pemantauan pembatasan perdagangan (Trading Limit)
• Pengelolaan dana jaminan
Jasa pinjam meminjam efek
KPEI menyediakan jasa pinjam meminjam efek (PME) dengan tujuan untuk membantu AK untuk memenuhi kebutuhan efek sementara untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa.
Anggota kliring dan bank kustodian wajib mendaftar untuk menjadi pemberi pinjaman/peminjam/pemberi dan peminjam di dalam mekanisme PME KPEI. Segera setelah terdaftar sebagai partisipan PME, AK dan BK yang bersangkutan dapat dengan segera mengaktifkan modul PME yang terintegrasi di dalam system e-CLEARS®.
Jasa terkait pasar modal lain
Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, KPEI dapat menawarkan jasa lain di lingkungan pasar modal.
Prinsip kerja KPEI
KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan mempunyai fungsi sebagai Central Counterparty (Mitra Pengimbang Sentral) yang menjamin kepastian penyelesaian transaksi di bursa efek.
Bertindak sebagai Central Counterparty, KPEI menerapkan kliring novasi yang dimana hubungan hukum antar Anggota Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya, beralih menjadi hubungan hukum atara Anggota Kliring yang bersangkutan dengan KPEI

manajemen perkreditan

2010-05-15T01:32:00.000-07:00

1. PENGANTAR
Seperti telah disebut-sebut sebelumnya, sesudah bank berhasil memenuhi kebutuhan
akan likuikitas melalui penyediaancadanganprimer dan cadangan sekunder secaramemadai,
maka prioritas berikutnya ialah pemasokan kredit untuk para nasabah.
Tidak ada yang menyangsikan bahwa pemasokan kredit bagi nasabah di samping
merupakan fungsi ,utama,juga merupakan sumber utama pendapatan bank pada umumnya.
Tambahan pula selain itu, pemasokan kredit juga merupakan kegiatan bank yang pada
umumnyadapat menumbuhkanpermintaan akanjasa-jasa bankjenis lainnya seperti misalnya
transaksi transfer dan transaksi valuta asing, dan tidak jarang bahkankegiatan pemasokan
kredit tersebutjuga membawa dampak berupa meningkatnya dana simpanan para nasabah
dalam berbagai bentuknya, yaitu: giro, deposito atau tabungan. '
Oalam bab ini akan diuraikan mengenai masalah pengelolaan kredit-bank. Masalah
pengelolaan kredit atau 'credit management' tersebut cakupannya cukup luas. Pengetahuan
mengenai keaneka ragaman kredit untuk nasabah beserta karakteristik setiap jenis kredit
periu difahamioleh setiap pimpinan bank. Oemikian juga mengenai ketentuan-ketentuan
yang berlaku yang mengatur tentang-kredit perbankan periu difahami juga. Selain faktorfaktor
internal, seperti misalnya strukturdan besarnya aktiva bank yang tersedia, strukturdan
besarnya pasiva bank yang tersedia, jenis, keadaan dan komposisi sarana perbankan dan
personalia yang ada, faktor-faktor eksternal seperti misalnya suasana dunia usaha pada
umumnya dan suasana bisnis perb&nkanpada khususnya, lokasi bank dan lain sebagainya,
merupakan variabel-variabel yang perlu mendapatkan perhatian dari para pengelola bank,
khususnya dalam merumuskan kebijakan manajemen bank pada umumnya dan kebijakan
manajemen perkreditan pada khususnya.
2. FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERHA TIKAN DALAM
MERUMUSKAN KEBIJAKAN KREDIT
Seperti telah diuraikan di depan, fungsi penciptaan kredit merupakan salah satu fungsi
pokok untuksetiapbank.Inimembawakonsekuensibahwauntuksemuabank,keberhasilannya
dalam pengelolaan kredit turut menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan laba
maupun juga dalam mempertahankan kelestariannya.
96
Dalam menentukan kebijakan perkreditan, seperti halnya juga dengan kebijakankebijakan
di bidang lain, banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh bank. Pada garis
besarnya faktor-faktor tersebut adalah sebagai di bawah ini:
A. FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN:
Bank menjalankan kegiatannya bukanlah dalam alam yang hampa, melainkan dalam
lingkungan yang penuh dengan dinamika. Unsur-unsur yang membentuk lingkungan bisnis
.perbankanyangpokokialah:
I. Suasan~politik dan ekonomi dunia
2. Suasana sosial, politik, kepemerintahan dan hukum nasional.
3. Suasana dunia usaha dan suasana bisnis perbaQkanna~ionaldan lokal.
4. Struktur perbankan yang ada.
5. Keanekaragamanjenis produkjasa perbankan padaumumnya danjenis kredit perbankan
pada khususnya, baik yang ada maupun yang potensial bisa dikembangkan.
B. KEADAAN PERSAINGAN:
Tereakup dalam pehgertian persaingan di sini ialah struktur perbankan/'banking structure'
dalam perekonomian, seperti dimaksudkan dalam butir A4 di atas.Pada dasarnya
pengetahuan mengenai keadaan persainganyang dihadapi oleh sebuah bank merupakan hasil
analisis data faktor-faktor lingkungan dan beniuk-bentuk pasar yang terdapat dalam
perekonomian. Pembedaan bentuk-bentuk pasal-,seperti yang banyakdisajikan oleh bukubuku
teks ekonomi mikro ke dalam bentuk-bentuk pasar monopoli, oligopoli, persaingan
monopolistik dan persaingan sempurna, intinya sangat berguna dalam membuat analisis
keadaan persaingan dalam dunia perbankan, sekalipun penjabarannya dalam-dunia nyata
masalahnya pada umumnya jauh lebih kompleks lagi.
Dari analisis .mengenai keadaan persaingan di pasar, diharapkan dapat diperoleh
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Bagaimanaposisibank dipasarpenjualan: monopoli,oligopoli, persaingan monopolistik
ataukah poli-poli?
b. Bagaimana posisi bank di pasar pembelian: monops.Jni,oIigopsoni, ataukah monopoli
bilateral?
e. Jenis persaingan yang ada: apakah persaingan bunga/ interest competition' ataukah
persaingan nonbunga.
Untuk perekonomian kita pada masa-masa sekarang dapat diduga bahwa bentuk
pasar yang dijumpai oleh bank-bank pada umumnya berkisar pada bentuk-bentuk pasar
oligopoli, persaingan monopolistikdan poli-poli. Bank yang besar-besar, yang kebijakankebijakannya
memiliki dampak yang eukup kuat dalam pasar adalah eukup beralasan
untuk dikatakan memiliki bentuk pasar oligopoli. Sedangkan untuk bank-bank ukuran
menengah dan keeil yang berlokasi di kota-kota besar, eenderung memiliki bentuk pasar
persaingan monopolistik.
97
--
- ----
c. KEADAAN MELEKAT PADA BANK:
Seperti halnya tidak akan dijumpainya dua orang yang seratus persen sarna, kita dapat
mengatakanjuga di duniaini tidak akan dij"umpaiadanya dua ballkyang seratus persen sarna.
Perbedaan tersebut membawa konsekuensi berupa tidak samanya kinerja yang dicapai oleh
bank yang satu dengan yang dicapai oleh bank yang lain, sekalipun kedua bank tersebut
beropearsi dalam lingkungan yang sarna.
Adapun faktor-faktor yang memb~dakan antara bank/yang satu dengan bank Yattglain,
yang berartijuga yang menyebabkan berbedanya kemampuan bersaing antara bank yang satu
dengan bank yang lain, yang sangat pokok ialah:
1. Struktur organisasi internal bank.
2. Jumlah, mutu dan susunan aktiva, pasiva dan sumber-sumber daya lainnya yang tersedia
bagi bank.
4. Temperamen dan sikap para pemegang pimpinan bank dan para karyawan bank.
5. Lokasi bank.
3. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU:
Dalam merumuskan kebijakan bank di bidang pemberian pinjaman kepada fi~ak
ketiga, para pengelola bank dengan sendirinya hams memperhatikan di samping faktorfaktor
lingkungan dan faktor-faktor persaingan, juga kebijakian-kebijakan Pemerintah,
termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan Bank Sentral. Kebijakan-kebijakan Pemerintah
dan kebijakan-kebijakan Bank Sentral tersebut tertuang dalam peraturan-p~r~turan hukum '
yang beraneka ragam bentuknya, dari, peraturan-peraturan hukum yang terkodifikasi
dalam kitab undang-undang (khususnya Kit-abUndang-Undang Hukum Perdata dan Kitab
Uhdang-Undang Hukum Dagang) maupun tidak terkodifikasi, peraturan-peraturan
Pemerintah, keputusan-keputusan 'Presiden, keputusan-keputusan Menteri, sampai juga
yang berbentuk surat-sural edaran Gubernur Bank Indonesia. Di bawah ini disajikan uraian
singkat mengenai ketentuan-ketentuan pokok di bidang perkreditan yang berlaku di
,Indonesia 1.
Pengertian
. Pinjaman yang diberikan oleh bank (yaitu yang biasa disebut kredit) dapat didefinisikan
sebagai penyediaan uang a au tagihan-tagihan yang dapat disarnakan dengan itu berdasarkan
persetujuan pinjarn-memin jam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjarn
berkewajiban mehinasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang
telah ditetapkan dalarn perjanjian.
Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu Kredit
Kalau didasarkan pada jan gka waktu kredit, biasa dibedakan tiga jenis kredit, yaitu:'
1. ~redit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalarn
kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanarnan musiman yang berjangka
waktu lebih dari 1 tahun.
98
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangkawaktu antara 1 tahtm sampai
dengan 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tei1entu.
3. Kreditjangkapanjang, yaitu kredit_yan8berjangka waktu lebih dfIri3 tahun.
Macam Kredit Berdasarkan Pemakai Atau Berdasarkan Tujuan
Yang dimaksud dengan pemalGiikredit ialah fihak yang menerima kredit. Mengingat
bahwa pennintaan akan kredit timbul dari adanya kebutuhan dari fihak peminta kredit untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang direncanakan, maka penggolongan kredit
berdfsarkan tujuan erat sekali dengan penggolongan kredit berdasarkan pemakai.
Berdasarkan perbedaan pemakainy~, maka kreditperbankan bisa dibedakan antara:
kredit konsumen, kredit produsen, kredit antar bank, dan terutama di negara-negara maju
juga kredit kepada pemerintah. Kredit produksi dalam artian yang luas mencakupjugakredi{
perdagangan, kredit ekspor, kredit impor, kredit persediaan, 'equipment leasing', kredit
pertaniart,kredit 'realestate' dan sebagainyalagi. '
Jaminan kredit
Menurut ketentuful yang berlaku, bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan
kepada siapapunjuga. Yang dimaksud denganjam inan adalahJaminan dalarn arti luas yaitu
jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Fungsi pe~beriailjami~an
tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dengan ba,rang-barangjaminan tersebut bilamana debitur bercidera janji tidak
membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam' perjanjian. Agar
supaya bank dapat melaksanakaifhak dan kekuasaan atas barang'Jaminan teimaksud, inaka
perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan.,secarayuridis formal atas barang jaminan yang
bersangkutan menuruthukum yang-berlaku.
FasUi~ kredit
Kepada fihak-fihak tertentu, antara lain ialah kepada anggotakoinisaris, anggotadireksi,
pemegang saham, perusahaan yang sebagian hak kepemilikannya dimiliki oleh bank, bank
dibenarkan untuk menyediakan fasilitas kredit yangbesarnya dib~tasi oleh ketentuanketentuan
yang berlaku, yang nampaknya pada umumnya merupakan pembatasan terhadap
keleluasaan bank'dalam pemberian kredit.
Sebagai contoh misalnya ketentuan pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan yang
sebagian hak kepemilikannya dimiliki oleh bank, berlaku ketentuan bahwa perusahCl'fUl
tersebut diperlakukan sarna dengan debitur atau debitur grup biasa, sehingga terkena
ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebesar 20% dari modal seIJfliribank untuk
setiap perusahaan dan sebesar 50% dari modal sendiri bank untuk perusahaan group.
Fasilitas cerukan
Yang dimaksud dengan cerukan adalah pemberian fasilitas pelampauan penarikan atas
saldo rekening giro yang tersedia secara efektif atau pelampauan at;a&m.aksimum pinjaman
yang diberikan berdasarkan akad kredit.
99
---
Mengenai cerukan. bank dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas cerukan bagi
para nasabahnya. berdasarkan penilaian terhadap bonafiditas nasabah yang bersangkutan.
dengan ketentuan antara lain ialah bahwa besarnya cerukan yang dapat diberikan kepada
nasabah secara individual setinggi tingginya adalah:
a. Bagi nasabah giro.-sebesar15persen dati saldo rekening giro yangtersedia secaraefektip
pada saat terjadinya cerukan.
b. Bagi nasat>ahdebitur. sebesar 15 persen dari maksimum pinjaman yang diberikan
berdasarkan akad kredit.
4. KARAKTERI5.TIK BEBERAPA JENIS KREDIT
Pada sub-bab 3 telah diuraikan beberapajenis kredit bank. Adapun uraian yang disajikrm
pada sub-bab ters~but ditekankan pada aspek peratl)ran-peraturan hukumnya. Untuk maksudmaksud
p~ngambi1an keputusan manajerial dalam bidang perkreditan tidak hanya pengetahuan
tentang kendala-kendala hukum yang melekat pada berbagai jenis kredit tersebut, tetapijuga
tentang karakteristik, yaitu sifat-sifat khas yang dimiliki oleh berbagai jenis kredit bank
termaksud sahgat relevan pula untuk ikutdipertimbangkan. Di bawah ini 9iuraikan secara
garis besar karakteristik beberapa jenis kredit yang dipandang relevan bagi manajer bank
untuk mempertimbangkannya.
Oalam perekonomian yang mengamh sistem pasar, macam kredit yang disajikan oleh .
bank kepada para nasabahnya banyak sekali macam-ragamnya. Kiranya tidak ada satu
tulisanpun yangmampumemuat semuajenis kreditbank yang terdapat dalam perekonomian.
Ini berarti bahwa apa yang dibicarakari dalam bab ini, atau bahkan juga dahim buku ini,
sifatnya tidak limitatif.
1. Kredit konsumsi; sering juga disebut kredit konsumen.
Yaitu kredit yang di sediakan oleh bank kepada nasabahnya yang berupa orangpeoranganatau
rumah-rumah tangga kelt!arga. yang pemakaiannya dengan sendiri nya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran konsumsi mereka. Pada umumnya
konsumenmempunyaisikapyangrelatiflebih emosionaldibandingkandengankelompokpemakai
kredit produsen. Untuk berhasilnya kebijakan manajemen dalam bidang
pemasaran, manajer bank perlo sekalimemperhatikan hal tersebut. Keberhasilan produk
perbankandalambentukkartukredit/' creditcard' erathubungannyadengankarakteristik
tersebut. Keberhasilan fihak tokopenjajabar~mgdagangan konsumsi dalam memperluas
pasar penjualannya dengan cara menerima kartu kredit dapat pula dihubungkan dengan
keberhasilan bank tersebut. Selain itu, derajat kepastian pembayaran kembali,untuk
kredit konsumsi kecenderungannya lebih rendah bila dibandingkan dengan kredit-kredit
produsen. Selanjutnya dapat pula dikatakan , bahwa dari segi besarnya transaksi, untuk
kredit konsumsi dengan sendirinya pada umumnya, relatif kedl, sehingga bank-bank
yang tergolong jenis 'retail bank' -lah. .dengan suku bunganya yang tinggi. mampu
melayani pemasokan kredit-kredit konsumsi dengan berhasil.
2. Kredit produksi.
Ini biasajuga disebut kredit usaha atau kredit produsen, dan boleh dikatakan merupakan
100
---
kebalikan dari kredit konsumen. Untuk kredit produsen fihak pemakai jasa kreditnya
adalah perusahaan. Kredit produksi lebih lanjut bisa dibeda-bedakan lagi:
(a) berdasarkan perbedaan bidang usaha,
(b) berdasarkan perbedaan fungsi pembelanjaan dari segi pemakai kredit, dan
(c) berdasarkan perbedaan macamjaminan.
Di bawah ini disajikan beberapa contoh berbagai macam kredit produsen t~rsebut:
A. Jenis-jenis kredit produsen berdasarkan bidang usaha:
I. kredit usaha dagang,
2. kredit usaha tani,
3. kredit usaha perkebunan, 4. kredit 'real estate', dan seterusnya.
B. Jenis kredit produsen berdasarkan fungsi pembelanjaan:
I. kreditinvestasi..
2. kredit candak-kulak,
3. kredit modal kerja, dan seterusnya.
C. Jenis kredit produsen berdasarkanjaminan:
I. kredit kolateral, yaitu kredit dengan jaminan surat berharga,
2. kredit dengan jaminan aktiva tetap,
3. kredit tanpa jaminan, dan seterusnya.
Kredit usaha dagang yang banyak dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kecil yang
banyak dijumpai dalam perekonomiankita banyak yang berbentukkredit candak-kulak, dan
oleh karenanya banyak yang merupakan kreditjangka pendek. Usaha dagang ukuran besar
di lain fihak, dengan melihat pola kegiatan serta jenis barang dagangannya, mempunyai
peluang yang menguntungkan untuk menggunakan baik kredit jangka pendek yang
menggunakanbarangdagangan sebagaijaminan, kredit modalkerja danjuga kredit investasi
yang dalam alam deregulasi suku bunganya mempunyai kecenderongan lebih rendah
dibandingkan dengan suku bunga jangka pendek.
Macam kredit yang dibutuhkan oleh petani sawah dan petani palawija misalnya juga
berbeda dengan kredit yang dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan. Kalau melihat pola
fluktuasi kegiatannya, maka tidak sulit untuk menyimpulkan,bahwa dalam ke banyakan hal
kredityangtepat diberikankepadapara petani sawahdan petani palawijaadalahkreditjangka
pendek. Sedangkanbagi perkebunan, yang padaumumnya cocok ialah kreditdenganjangka
waktu lebih daripada satu tahun. Adapun berapa lebihmya waktu yang diperlukan, hal itu
tergantung pada panjang-pendeknya umur tanaman untuk mulai bisa berbuah secara
menguntungkan.
5. ANALISIS KREDIT DAN TOLOK UKUR SEKIAN C
Sebelumnya telah disinggung-singgung bahwa tujuan pokok analisis kredit ialah
untuk mengetahui kemauan serta kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban
pembayaran bl;1ngadan pokok pinjaman tepat pada waktunya.
101
---
Dalam usaha memperoleh pengetahuan mengenai kemauan serta kesediaan memenuhi
kewajiban calon debitur menurut pendapat Norman J. Collins hilah bahwa pada wawancara
tahap pertama, bank bisa mengajukan serangkaian pertanyaan, yang kurang lebihnya
sebagai berikut:2
I. Siapakah peminjammya?
2. Mengapa ia datang di bank mengajukan p~rmohonan pinjaman, padahal [sebelumnya]
ia bukan nasa bah bank?
3. Berapa besar kredit yang dibut uhkan?
4. Kredit akan dipergunakan untuk apa?
5. Bagaimana kredit y~mgdiminta dapat memecahkan masalah yang dihadapai oleh
pemintakredit? I
6. Mengapa berpendapat demikian?
7. Bilamanakah pinjaman ,akan dilunasi?
8. Dari manakah dana yang dipergunakan untuk melunasi pinjaman berasal?
9. Informa~i keuangan apa sajakah yang dapat diperoleh'?
10. Dari segi keuntungan apakah artinya pinjaman tersebut bagi peminjam clanjuga bagi
bank yang memberikan pinjaman?
i I. Bila calon. peminjam belum menjadi nasabah, dari mana sajakah ia memperoleh
pinjaman sebelumnya?
Dari rangkaian pertanyaan di atas, yaitu yang terdiri dari sebelas pertanyaan, sebagian
informasi yang dibutuhkan mungkin telah bisa dirasakan cukup. memadai, dan sebagian
mungkin masih belum berhasil diperoleh secara memadai. Kredit yang nilainya kecil-kecil
seperti yang banyak disajikan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) analisis kredit yang
diturunkan dari data dan informasi yang ber hasil dikumpulkan melalui sebelas pertanyaan
yang diajukan ol~h pimpinan bank,.atau bahkan oleh kasir, sesederhana yang digambarkan
di atas, pada umumnya bisa dikatakan cukup memadai. Tetapi untuk kredit-kredit yang
diberikan olehbank-bankumum dikota-kota besar, analisis kredit yang lebih terinci dan lebih
lengkap pada umumnya sangat diperlukan.
Baik analisis ¥edit yang sederhana seperti yang dilakukan oleh bank-bank perkreditan
rakyat di desa-desa kecamatan ataupun yang cukup kompleks, seperti yang dilakukan oleh
kebanyakan bank-bank raksasa dikota-kota besar, tujuan pengumpulan data dan informasi
mengenai pemohon kredit dan mengenai kebutuhan atau permintaan kredit yang mereka
ajukan adalah sarna, yaitu menerapkan t%k ukur aneka C.
Tolok ukur aneka C ini, yaitu tolok ukur yang bisa berbentuk t%k ukur 3C, t%k
ukur 4C, t%k ukur 5C, t%k ukur 6C dan seterusnya nampaknya merupakan tolok ukur
yang usianya cukup panjang yang tidak mengalami aus dengan berjalannya waktu.
Dalam buku yang ditulis. pada tahu~ 1951 ~leh Roland I. Robinson misalnya,
diketengahkan adanya beberapa variasi bertahap. penggunaan tolok ukur C dalam
ana}\sis kredH. la mengatakan bahwa tiga C yang paling banyak dipakai ialah: 'character',.
'capacity' dan 'capital'. Ini yang pokok. Terhadap bentuk yang pokok ada yang
102
menambahkan 'collateral', 'coverage' dan' conditions' . Mereka yang arif, tidak mustahil
bisa menainbahkan C yang lainnya lagi 3. '.
Dari aneka kemungkinanjumlah tolok ukur Ctersebut, nampaknya yang paling banyak
disebut-sebut dalam literatur adalah lima C, dengan urutan seperti berikut: Character,
Capaciity, Capital, Collateral dan Condition:
CHARACTER.
Ini merupakan tolok ukur C yang paling penting. Yang dimaksud dengan 'character' di
sini ialah karakter dari peminjam. Integritas dan kejujuran dari peminjam merupakan faktor
yang paling menentukah. Oleh karena itu harns diberi bobot paling bany ak. Catatan peristiwa
masa lampau dari peminjam merupakan bayangan apa yang akan ia tampilkan pada waktuwaktu
mendatang. Kalau pada waktu yang iampau ia tertib dalam melaksanakan kewajiban
mengangsur ilUtangnya, maka di waktu-waktu mendatangpun akan demikian juga
kecenderungannya.
CAPACITY.
Yang dimaksud dengan kapasitasl' capacity' ini ialah kemampuan pimpinan perusahaan
yang mengajukan permohonan kredit dalam mengelola perusahaannya. Kalau kemampuan
dalam mengelolanya baik, maka.laba yang diperoleh perusahaan akan besar. Ini dengan
sendirinya memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban membayar bunga dan pokok
pinjamannya juga.
CAPITAL.
Perusahaan dengan mQdalyang besar menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan
untukdalam keadaan terpaksamelikuidasi kekayaannyaguna melunasikewajiban-kewajibari
perusahaan. Dengan demikian berarti bahwa semakin tingginya perbandingan antara modal
sendiri dengan hutang perusahaan semakin tinggilah prioritas diberikan.
COLLA TERAL.
Yang dimaksud dengan pengertian 'collateral' ialah jaminan dalam'bentuk aktiva,
d~am artian bahwa apabila fihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka
aktiva yang digunakan sebagai jarninari dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk
memenuhi kewajiban terseb~t.
Kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa 'col/ateral' tidak dapat menyebabkan
kredit yangjelek menjadi kredit yang baik. Palingjauh hanya menyebabkan denganadanya
'collateral' kredit tersebut.bertambah baik; Selain itu 'collateral' tidak bisa menggantikan
atau menutup dua C pertama (yaitu 'character' dan 'capacity') yang lemah.
CONDITIONS.
Yang dimaksud dengan 'conditions' disini ialah apa yang bisa disebut SUasanadunia
usaha/ 'business conqitions' , yaitu istilah lain untuk keadaan perekonomian, khususnya
dilihat dengan menggunakan kacamata perusahaan. Dalam mengambil keputusan apakah
103
- -- ---
permohonan kredit investasi dikabulkan atau tidak, bank perIu memperhatikan apakah
perekonomian menghadapi keadaan resesi atau bahkan depresi; ataukah ekspansi. Selain itu
perkembangan teknologidapat mengakibatkanbertambah pendeknya umurekonomis sebuah
pen~namanmodal;hinggakemampuanpeminjamdalammelunasi hutang-hutangnyanantinya
semakin diragukan.
6. ANAL/SIS RASIO KEUANGAN UNTUK ANAL/SIS KREDIT
Angka yang meminjukkan perbandingan antara nilai keuangan yang satu dengan nilai
keuangan yang lain untuk perusahaan yang sarna biasa disebut rasio keuangan, angka
banding keuangan, rasio finansial, angka banding finansial, yang semuanya merupakan~
peng-Indonesiaan istilah 'financial ratio'.
Interpretasi, yang tidak lain merupa kan hasil analisis terhadap rasio-rasio keuangan
tersebut banyak manfaatnya, baik bagi fihak pimpinan perusahaan sendiri maupun bagi
fihak-fihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan
bersangkutan. Salah satu di antara fihak-fihak luar perusahaan yang banyak mempunyai
kepentingan terhadap perusahaan seperti yang dimaksud ialah bank. Untuk mendapalkan
gambaran mengenai kemampuan debiturdalam memenuhi ke.wajiban-kewajibanmembayar
yang timbul dari pemanfaatan kredit yang diterimanya dari bank, bank bisa mengambil cara
membuat analisis rasio keuangan perusahaan debiturnya.
Rasio-rasio keuangan calon debitur yang perlu mendapatkao perhatian bank sebagai
calon kreditur, dengan menggunakan berbagai macam kredit yang bisa ditawarkan, dapat
dikelompokkan ke dalam tiga kelompok rasio keuangan, yaitu kelompok-kelompok rasio
keuangan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Ketiga kelompok rasio keuangan tersebut
dalam praktek saling kait-mengkait.
7. SEKELUMIT RASIO KEUANGAN
Rasio keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah
perusahaan yang akan dibahas dalam dalam bagian ini berturut-turut ialah: rasio lancar
('current ratio'), rasio uji cair ('quick ratio' atau 'acid-test ratio'), lama penagihan rata-rata
('average collection period'), perputaran piutang ('receivable turnover'), perputaran
persediaan ('inventory turnover'), dan perputaran modal kerja '(net) working capital
turnover' ).
'CURRENT RATIO' ATAU 1~.ASIOLANCAR
Rasio lancar yang merupakan angka perbandingan antara nilai aktiva lancar dengan
nilai pasiva lancar, sangat lazim digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam melunasi kewajiban-kewajibanjangka pendeknya. Dalam literatur banyak disebutsebut
bahwa dari sudut pandangan kreditur jangka pendek, rasio lancar setinggi 2,0 yang
dipelihara atau dimiliki oleh debitur merupakan angka minimum yang bisa diterima.
Adapun penalarannya ialah bahwa apabila debitur menjumpai kesulitan dalam rpelunasi
kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan terpaksa harus menguangkan beberapa jenis
104
aktiva lancarnya secara tergesa-gesa dengan hargajual yang pada umumnya terpaksanya
lebih rendah dibandingkan dengan harga bukunya, maka penurunan harga aktiva lancar
yang dicairkanl diuangkan tersebut pada umumnya masih cukup untuk melunasi seluruh
kewajibanjangka pendek perusahaan yang ada, yaitu selama tingginya rasio lancar dalam
keadaan semula tidak lebih rendah daripada dua.
Bank banyak memperhatikan rasio keuangan ini. Mengingat demikian banyak dan
demikian pentingnya bank memperhatikanrasiokeu angan ini telahmenyebabkanbanyaknya
penulis yang memberikan (nama) parabanl'nickname' 'banker's ratio'/rasio bankir.
Terhadap rasio keuangan ini hendaknya diingat,bahwa pemberian kreditjangka pendek,
entah bank yang memberikan kredit jangka pendek, leveransir ataupun fihak lain, akan
langsung menyebabkan menurunnya nilai rasio lancar tersebut.
Selanjutnya perIu kiranya diketengahkan di sini, bahwa rasio lancar mempunyai sifat
tingginya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Begitu perusahaan memperoleh kredit dari
bank atau dari leveransir, rasio lancar seketika itu juga menurun. Sebaliknya, sesaat
perusahaan membayar angsuran atau pelunasan hutang jangka pendeknya, rasio lancar
nilainya meningkat. Sekalipun, di dalam kedua kejadian tersebut, nilai modal kerja netonya
sarna sekali tidak mengalami perubahan.
Dengan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola perubahankegiatan yang sifatnya
mllsiman berpengaruh terhadap naik-turunnya rasio lancar perusahaan. Sebagai contoh,
ambil saja toko sepatu. Pada beberapa minggu, atau sebulan dua bulan menjelang hari raya
ldulfitri, hari raya Natal dan hari-hari dimulainya tahun akademik baru, permintaan akan
sepatu mulai meningkat. kemudian menurun d,enganmencapai titik terendah pada hari-hari
raya tersebut. Untuk menghadapi kenaikan permintaan tersebut toko sepatu perlu menaikkan
besarnya persediaan.
Kalau peningkatan persediaan barang dagangan tersebut dibiayai dengan cara
mengurangi uang tunai perusahaan, maka rasio lancar perusahaan tidak mengalami
perubahan. Sebab pada transaksi seperti itu hanya struktur aktiva lancarnya saja yang
mengalami perubahan, sedangkan nilai total aktiva lancar dan nilai total passiva lancarnya
sarna sekali tidak mengalami perubahan, sehingga rasio lancarpun tidak mengalami
perubahan juga.
Akan tetapi penumpukan persediaan yang dilaksanakan dengan hanya dibiayai dari
uang tunai yang ada pada umumnya sangat terbatas dan jauh di bawah jumlah yang
dibutuhkan untuk menghadapi meningkatnya permintaan yang bersifat musiman tersebut.
Untuk mengatas inya, pada umumnya perusahaan memanfaatkan sumber pembiayaan dari
leveransir dan atau dari bank berupa kreditjangka pendek. Kalau demikian halnya, maka
pada bulan-bulan atau minggu-minggu menjelang melangitnya volume penjualan, rasio
lancar perusahaan pada umumnya rendah. Hal mana kiranya mudah difahami, karena
bertambah besarnya hutang jangka pendek baik dari leveransir maupun dari bank, yang
dibarengi oleh meningkatnya nilai aktiva lancar (dengan jumlah yang sarna), tentu
mengakibatkan menurunnya rasio lancar.
105
----
Setelah masa puncak kegiatan penjualan terla mpaui, yaitu pactawaktu-waktu pembelian
sepatu barn untuk masuk sekolah barn, untuk masuk kelas barn, untuk Lebaran atau untuk
Natalan sudah banyak menurun, maka rasio lancar perusahaan akan ditemui agak sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan pada waktu perusahaan memperbesar persediaan barang
dagangannya. Hal ini disebabkan karena perusahaan menjual barang dagangannya dengan
harga juallebih tinggi dibandingkan dengan harga yang mendasari nilai persediaan barang
dagangan pada neraca.
Selanjutnya, sesudah uang hasil penjualannya terkumpul, maka dana tersebut bisa
dipergunakan untuk mengurangi hutang perusah aan kepada para leveransir, bank dan para
krediturjangka pendeklainnya.Penguranganhutangkepadakrediturjangka pendekperusahaan
tersebut yang dengan sendirinya langsung akan mengakibatkan naiknya 'rasio lancar'
perusahaan.
RASIO UJI CAIR
Untuk mengetahui tingginya likuiditas sebuah perusahaan pemohon kredit dengan
hanya melihat rasio lancamya saja tidak cukup untuk dapat meyakinkan bahwa perusahaan
tersebut dalam waktu dekat tidak menjumpai kesulitan dalam memenuhi kewajiban melunasi
hutang-hutangnya. Kalau misalnya sebuah perusahaan memiliki rasio lancar yang tinggi,
akan tetapi dari seluruh nilai aktiva Iancarnya sebagian besar berupa persediaan bergerak
pelan/'slow moving inventory', yaitu persediaan yang berubahnya menjadi uang tunai
memakan waktu lama, maka perusahaan bisa juga menghadapi kesulitan dalam melunasi
kewajibannya. Hal mana kiranya mudah difahami kalau kita ingat, bahwa persediaan, dalam
keadaan yang biasa, tidak dapat langsung dipergunakan untuk melunasi hutang.
Dengan menggunakanpertimbangan tersebut, makauntuk mengetahui tinggi-rendahnya
likuiditas sebuah perusahaan pemohon kredit , di samping mempergunakan tolok ukur rasio
lancar, bank biasanyajuga memperhatikan tolok ukur 'quick rasio', yang seringjuga disebut
'acid-test ratio' atau rasio uji cairoRasio uji cair ini merupakan rasio yang menunjukkan
angka perbandingan antara nilai 'quick assets' dengan nilaihutangjangka pendek. Sedangkan
yang dimaksud dengan 'quick assets' atau aktiva likuid ialah semua aktiva lancar kecuali
persediaan dan berbagai macam uang muka.
Sebagai pegangan kasar biasanya angka 1,0 untuk rasio uji cair merupakan angka
minimum yang perlu dipertah~kan oleh perusahaan debitur, agar supaya debitur tidak
mengalami ketidakmampuan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.
LAMA PENAGIHAN RATA-RATA
Rasiokeuangan lamapenagihan rata-rata ('average collection period ,)biasadipergunakan
sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat likuiditas aktiva lancar yang berbentuk piutangjangka
pendek. Adapun rumus atau formula rasio keuangan lama penagihan rata-rata ialah:
piutang niaga neto =
penjualan kredit: 365 hari
106
Dalam menginterpretasikan rasio lama penagihan rata-rata ini, dasar perbandingan
yang paling tepat dipergunakan ialahjangka waktu kredit penjualan. Apabila jangka waktu
kredit penjualan yang dipergunakan oleh perusahaan adalah dua bulan (atau 60 hari), maka
lama atau masa penagihan rata-rata sebesar 49 hari, harus diinterpretasikan bahwa tingkat
likuiditas piutang calon debitur cukup tinggi. Sedangkan apabila jangka waktu kredit
penjualan yang dipergunakan hanya satu bulan, maka berarti sekitar 63% dari nilai piutang
telah mengalami keterlambatan pembayaran selama rata-rata 19 hari.
PERPUT ARAN PIUTANG
Rasio perputaran piutang memberikan gambaran kepada analis laporan keuangan
mengenai berapa kali tiap tahunnya dana yang tertanarn dalarn piutang berputar dari bentuk
piutang kebentuk uang tunai, kemudian kembali ke bentuk piutang lagi.
Kalau tujuannya hanya sekedar untuk menilai tingginya likuiditas aktiva lancar berupa
piutang jangka pendek, andaikan rasio masa penagihan rata-rata angkanya sudah tersedia,
maka rasio perputaran piutang tidak diperlukan lagi. Adapun alasannya ialah karena
hubungan antara kedua rasio tersebut sebetulnya hanya merupakan hubungan kesamaan saja.
Apabila masa penagihan rata-ratanya rendah , maka rasio perputaran piutamg mempunyai
nilai yang tinggi. Dan viceversa. Ini berarti bahwa piutang yang merniliki angka perputaran
yang tinggi menunjukkanjuga tingginya kualitas piutang niaga yang dimiliki oleh perusahaan.
Adapun rumus yang dapat dipergunakan untuk rnenghitung angka perputaran piutang ialah:
Hasil Penjualan Netto =
Piutang Niaga Rata-Rata, Netto
PERPUTARAN PERSEDIAAN
Rasio keuangan perputaran persediaan diperlukan untuk menilai tingkat likuiditas
persediaan yangdimilikioleh perusahaan. Apabilalain-lain hal sarna,rnakatingkatperputaran
yang tinggi menunjukkan tinggi pula likuiditas persediaan. Sebaliknya rendahnya angka
perputaran persediaan dapat disebabkan oleh banyaknya 'slow moving inventory', yang bisa
disebabkan oleh adanya barang dagangan atau hasil produksi yang tidak begitu laku lagi
dijual dipasar; olehkarenaketinggalanjaman, misalnya.Demikianjuga rendahnyaperputaran
bahan baku dan barang setengahjadi dapat pula disebabkan oleh tidak bisa dipergunakannya
lagi sebagian dari persediaan tersebut untuk diolah 1ebih lanjut: baik oleh karena produk
akhirnya sudah ketinggalanmodeataukarena telahrusak atau tidak lagirnemenuhispesifikasi
teknik untuk dipergunakan dalam produksi.
Tinggi-rendahnya perputaran persediaan yang optimal sangat bervariasi, tergantung
antara lain pada jenis bidang usaha, kebijakan pembelian dan kebijakan persediaan dan
metode produksi yangdipergunakan. Toko mebel padaumumnya memiliki angka perputaran
persediaan yang rendah. Sebaliknya rurnah-rumah rnakan memiliki angka perputaran
persediaan yang tinggi. Perusahaan penghasil kain dengan menggunakan benang sebagai
107
---
bahan bakunya cenderung memiliki tingkat perputaran persediaan yang lebih tinggi daripada
tingkat perputaran persediaan perusahaan penghasil kain yang semacam tetapi yang
menggunakan kapas sebagai bahan bakunya.
Untuk perusahaan-perusahaan dagang, perputaran persediaannya biasa disebut 'merchandise
turnover', sebab persediaannya hanya berupa persediaan barang dagangan.
Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan pabrik, perputaran persediaan bisa dalam beberapa
bentuk, yaitu: perputaran (persediaan) bahan baku, perputaran bahan pembamu, perputaran
suku cadang, perputaran barang setengah jadi atau perputaran persediaan dalam proses dan
perputaran barang jadi.
Rumus untuk menghitung angka perputaran barang dagangan adalah sebagai berikut:
harga pokok penjualan
=
persediaan barang dagangan rata-rata
Untuk perusahaan manufaktur, khususnya bagi para kreditur jangka pendek, kiranya
perlu diingatkan bahwa masing-masin g komponen persediaan yang terdiri dari persediaan
bahan baku, suku cadang, barang setengahjadi dan barangjadi masing-masing mempunyai
sifatyangberbeda-beda,khususnyayangmenyangkutnilailikuidasinya.Yangpadaumumnya
mempunyai harga likuidasi sangat rendah ialah persediaan barang setengah jadi. Untuk
barang jadi, hanya hasil produksi yang ketinggalan mode saja yang nilai likuidasinya bisa
sangat rendah. Sedangkan untuk bahan baku dan suku cadangl' component parts', pada
umumnya nilai likuidasinya relatif tidak begitu jauh dibandingkan dengan harga bukunya.
Namun demikian, dari semuanya ini, peranan ada tidaknya inflasi dan metode penilaian atas
berbagai macam bentuk persediaan termaksud, tidak bisa diabaikan.
PERPUTARAN MODAL KERJA
Rasio keuangan yang paling banyak disebut-sebut sebagai tolok ukur likuiditas sebuah
perusahaan ialah rasio keuangan 'current ratio '/rasio lancar. Memang dengan
membandingkan besarnya nilai aktiva lancar dengan nilai pasiva lancar kita memperoleh
gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran atas kewajiban
jangka pendeknya. Mendasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, maka dalam literatur
banyak yang mengatakan bahwa dalam idaripada 2,0 dari segi kepentingan para kreditur jangka pendek sudah bisa dianggap cukup
aman. Oengan perkataan lain, pendapat tersebut mengatakan bahwa ditinjau dad segi
likuiditas badan usaha, perusahaan yang memiliki rasio lancar setinggi dua bisa dikatakan
cukup likuid.
Bagi perusahaan, terpenuhinya tuntutan likuditas badan usaha yang cukup tinggi, masih
belum cukup. Oi samping pimpinan perusahaan harus menjaga kelancaran pembayaran
hutang-hutang jangka pendeknya, ia juga hams menjaga agar supaya kelancaran kegiatan
sehari-hari perusahaan tidak terganggu kelancarannya. Oengan perkataan lain, di samping
hams memelihara likuiditas badan usaha, pimpinan perusahaan harus pula mcmelihara
108
likuiditas perusahaan. Dalam hal tingginya rasio lancaryang dibutuhkan untuk terpenuhinya
likuiditas badan usaha tidak sarna dengan yang dibutuhkan untuk terpeliharanya likuiditas
perusahaan, maka perusahaan harns memilih yang tertinggi di antara kedua macam likuiditas
tersebut.
ANGKA KELIPATAN PENDAPATAN TERHADAP BUNGA
Istilah lain untuk rasio keuangan ini ialah 'times interest earned', yang mempunyai
kependekan dari 'the number of times, interest has been earned' , dengan terjemahan harfiah
'jumlah berapa kali beban bunga telah dapat ditutup oleh pendapatan". Ini termasuk rasio
keuangan solvabilitas, oleh karena rasio ini menunjukkan semakinjauh nilainya di atas angka
satu, bisa diinterpretasikan sebagai semakin terjamin kelestarian perusahaan. Selanjutnya
berarti, semakin terjamin pula pembayaran bunga dan pengembalian modal pinjaman jangka
panjang perusahaan.
Rumus untuk menghitung rasio keuangan 'times interest earned' adalah sebagai berikut:
laba sebelum pajak + bunga obligasi =
bunga obligasi
ANGKA KELIPATAN PENDAPATAN TERHADAP BEBAN TETAP
Rasio keuangan ini sebetulnya tidak banyak berbeda dari rasio keuangan angka kelipatan
pendapatan terhadap bunga. Hanya saja apabila beban tetap perusahaan tidak hanya berupa
bunga, maka rasio keuangan angka kelipatan pendapatan terhadap bunga menghasilkan rasio
keuangan solvabilitas yang kurang tepat.
Rumus untuk menghitung rasio pendapatan terhadap beban tetap adalah seperti di bawah
1m:
Pretax Profit + Bond Interest + Other Fixed Charges =
Bond Interest + Other Fixed Charges
CAT AT AN:
Yang dimaksud dengan 'fixed charges' ialah beban-beban tetap perusahaan, seperti
misalnya sewa yang sudah dijanjikan dibayar setiap bulan, setiap kuartal atau setiap
tahun. Bunga obligasi yang setiap tahunnya harns dibayar, juga merupakan salah satu
bentuk dari 'flXed charge' perusahaan.
8. RANGKUMAN
Bagi setiap bank, pemasokan kredit kepada para nasabah merupakan kegiatan utama.
Darikegiatan tersebut bank memperoleh.penerimaan. Dari hasil penerimaan pali.ng pokok
initah bank membiayai pengeluaran-pengeluaran biaya operasionalnya.
109
Dalam menentukan kebijakan-kebijakanperkreditan, bank perlu memperhatikan
lingkungan bisnis perbankan, keadaan persaingan dan faktor-faktor yang melekat pada bank
bersangkutan. Selain itu bank juga perlu memperhatikan karakteristik yang melekat pada
jenis kredit yang mereka tawarkan.
Karakteristik kredit dapat dihubungkan dengan jenis atau macam kredit, yang dasar
pembedaannya juga bermacam-macam. Kalau pe ngembalian pokok pinjaman beserta bunganya
untuk kredit investasi bisa diharapkan dibiayai dari penghasilan pemakai kredit yang berasal
dari penanaman investasi bersangkutan, untuk kredit konsumsi dibiayai dari penghasilan
pemakai kredit, yang tidak beda dengan yang diperolehnya sewaktu menerima kredit.
Selanjutnya, kredit modal kerja sangat berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan
kredit investasi. Perbedaan terdapat juga antara persediaan pabrik pengalengan buah-buahan
di satu pihak, dan kredit persediaan 'departement store', antara kredit petani tembakau
dengan kredit petani cengkeh, antara kredit ekspor dengan kredit candak kulak, dan
seterusnya.
Dengan memahami karakteristik-karakteristik tersebut dan faktor-faktor lainnya seperti
disebutkan di atas, bank dapat menentukan kebijakan-kebijakan mengenai misalnya,jangka
waktu kredit, macam jaminan, cara pengembalian pokok pinjaman, tingginya suku bunga
yang dikenakan dan sebagainya.
Tolok ukur sekian C sangat terkenal dalam analisis kredit. Yang berhasil dijumpai dalam
literatur ialah paling kecil mensaratkan 3C, sedangkan yang terbesar 6C. Enam C yang
dimaksud ialah: character, capacity, capital, collateral, coverage, dan conditions.
Khususnya untuk kredit produsen, kini banyak bank menggunakan analisis rasio keuangan.
Berdasarkan data laporan keuangan dan atau laporan keuangan proforma dari pemohon kredit,
bank bisa menghitung rasio-rasio keuangan pemohon kredit. Dari nilai rasio-rasio keuangan
yang relevan, seperti misalnya rasio lancar, rasio uji cair, angka perputaran piutang, angka
perputaran persediaan, angka perputaran modal kerja, bank dapat memperoleh kelengkapan
informasi mengenai beberapa di antara enam C yang dimaksudkan tadi.
Catatan kaki:
1 Lihat khususnya IKPI,Bab XII blOb
2 Norman J. Collins, "Credit Analysis - Concepts and Objectives" dalam William H.
Baughn dan Charles W.Walker, eds., The Bankers' Handbook, DowJones-Irwin, Inc.,
Illinois, 1966. hal,279-280.
3 Roland I. Robinson, The Management of Bank Funds, McGraw-Hill Book Company,
Inc., New York, 1951, haU27
SOAL LATIHAN
Lingkarilah huruf A, B, C atau D yang menu rut pendapatan Anda merupakan
ungkapan yang paling tepat.
1. Dalam analisis kredit dari kelima C, yang merupakan tolok ukur paling pokok ialah:
110
A. Capital,
e. Collateral,
B. Capacity,
D. Character.
2. 'Banker's ratio' adalah istilah lain untuk:
A. Aktiva lancar, B. Rasio lancar,
e. Rasio uji cair, D. 'Capital adequacy ratio'.
3. Yang tertuang daiamPAKTO'88 adalah:
A. kebijakan deregulasi bidang perbankan,
B. kebijakan debirokratisasi bidang perbankan,
e. kebijakan desentralisasi bidang perbankan,
D. kebijakan dekonsentrasi di bidang perbankan.
4. Fasilitas cerukan merupakan:
A. kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada nasabah sebuah bank umum,
B. potongan pajak atas bunga tabungan atau bunga deposito
e. pelampauan penarikan atas saldo rekening giro atau atas maksimum pinjaman oleh
bank,
D. jawaban a, b, c dan d tidak ada yang betul.
5. Bank lebih suka memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki: A. 'banker's
ratio' yang tinggi, B. tingkat perputaran persediaan yang rendah, e. angka akumulasi
penyusutan atas piutang yang besar D. jawaban a, b, c dan d tidak ada yang betul.
6. Rasio lancarl'current ratio' sebuah toko swalayan berada pada posisi yang tinggi pada
hari-hari: A. menjelang hari raya Idul Fitrie, B. tepat pada hari raya Idul Fitrie, e. pada
saat perusahaan baru saja menerima kredit jangka pendek dari bank menjelang puncak
kegiatan perusahaan D.pada saat sesudahperusahaan melunasihutangjangka pendeknya
kepada bank dan kepada leveransir(yaitu sesudahpuncak kegiatan musimanterlampaui).
7. Yang tidak bisa dikategorikan sebagai kredit konsumsi ialah:
A. kredit yang timbul sebagai hasil penggunaan kartu kreditl' credit card' ,
B. kredit profesi,
e. kredit untuk membelanjai impor beras,
D. jawaban a, b, c dan d tidak ada yang betul.
8. Dalam analisis kredit, yang dimaksud dengan 'condition' ialah:
A. pasang-surutnya perekonomian,
B. keadaan keuangan debitur,
e. tingkat kesehatan bank,
D. jawaban a, b, c dan d tidak ada yang betul.
111
-- ---

2010-05-14T01:12:00.000-07:00

TENTANG KLIRING DALAM BIDANG PERBANKAN

2010-05-14T01:04:00.000-07:00

Prinsip Operasional Bank Syari'ah

2010-05-09T06:43:00.000-07:00

oleh : Dianita Kristanti, MUHAMMAD IQBAL

Ketiga Penulis adalah Mahasiswa Ekonomi UNIGHA (JABAL GHAFUR SIGLI)

Pendahuluan

Berdirinya bank Islam/perbankan syari’ah diawali dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Hingga awal ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fikih) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam sistem ekonomi dunia yang menggunakan bunga riba.

Dalam tulisan ini akan dibahas secara garis besar mengenai perbankan Islam terutama di Indonesia, meliputi sejarah, serta konsep-konsep dasar operasional bank syari'ah.

Sejarah dan Perkembangan Bank Islam

Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangkan sistem perbankan Islam. Mit Ghamr menyediakan pelayanan dasar perbankan seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung dan pelayanan sosial. Pada tahun 1967 pengoperasian Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir disebabkan adanya kekacauan politik. Walaupun Mit Ghamr sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua profesi bisnis, keberadaannya telah memberikan pertanda bagi masyarakat muslim bahwa prinsip-prinsip Islam sangat applicable dalam dunia bisnis modern.

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Islamic Develoment Bank (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara-negara OKI di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan untuk mendirikan lembaga keuangan syari’ah. Pada akhir priode 1970-an dan awal periode 1980-an bank-bank syari’ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Dari berbagai laporan tentang bank Islam, ternyata bahwa operasi perbankan Islam dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu (a) dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, (b) dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, dan (c) memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.[1]

Berkembangnya bank-bank syari’ah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an telah banyak diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam, akan tetapi prakarsa untuk mendirikan bank Islam baru dimulai pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi. Pada tahun 1991 berdiri PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia).

Pada awal pendirian BMI keberadaan bank syari’ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syari’ah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, dan tidak terdapat rincian landasan hukum syari’ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada era reformasi perkembangan perbankan syari’ah ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998, yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplemen-tasikan oleh bank syari’ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah.
Perbedaan Bank Syari’ah Dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank syari’ah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pem-biayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga pelanggaran kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syari’ah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun keten-tuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, baik rukun maupun syaratnya.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Dalam perbankan syari’ah, apabila terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tatacara dan hukum materi syari’ah. Hukum yang mengatur ini disebut BAMUI yang didirikan bersama antara MUI dan Kejaksaan Agung.

3. Stuktur organisasi

Dalam stuktur organisasi bank syari’ah memiliki kesamaan dengan bank konvensional, seperti komisaris maupun direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syari’ah dan konvensional adalah adanya pengawas syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syari’ah dan DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank.

Banyaknya DPS pada bank perlu disyukuri, akan tetapi perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya fatwa yang berbeda di masing-masing DPS, maka MUI sebagai payung dari lembaga organisasi keislaman di Indonesia perlu membentuk dewan syari’ah secara nasional yang membawahi lembaga-lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syari’ah. Lembaga ini biasa disebut Dewan Syari’ah Nasional (DSN), yang berfungsi mengawasi produk-produk keuangan syari’ah agar sesuai dengan syariat Islam (meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan). DSN juga bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada satu lembaga keuangan. Selain itu DSN juga dapat memberikan teguran dan mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank yang melakukan dan mengembangkan tidak sesuai syari’ah.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syari’ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan syari’ah. Karena itu, bank syari’ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung dalam hal-hal yang diharamkan.

5. Lingkungan kerja dan corporate culture

Dalam bank syari’ah haruslah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syar’ah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah, shiddiq harus melandasi setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Begitu pula karyawan bank harus skillful dan profesional (fathanah) dan mampu melakukan tugas secara teamwork dimana informasi merata di semua fungsional organisasi (tabligh) begitu pula dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari’ah.
Konsep dan Operasional Bank syari'ah
1. Sumber Dana Bank Syari’ah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syari’ah, sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga[2], yang terdiri dari dana titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account).

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sedangkan laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.[3] Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepen-tingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard).

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari :

a. Titipan/wadi’ah, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.

b. Investasi/mudarabah, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.
2. Aqad-akad Bank Syari’ah

Bank syari’ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada aqad-aqad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi aqad menjadi dua bagian, yaitu aqad tabarru' dan aqad tijaroh.[4]

Aqad tabarru', yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aqad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutup biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan aqad tabarru' tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari aqad tabarru' itu. Contoh aqad tabarru' adalah:

- Qard, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

- Wadi’ah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

- Wakalah, aqad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

- Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafl) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

- Rahn, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara?sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.

- Dhaman, menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

- Hiwalah, aqad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang ber-tanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Berbeda dengan aqad tabarru', maka aqad tijaroh (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Aqad-aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh aqad tijaroh antara lain:

- Murabahah, adalah jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

- Salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pem-bayaran dilakukan di muka.

- Istisna?/SPAN>, kontrak penjualan antara mustashni?/I> (pembeli akhir) dan shani?/I> (supplier). Pembelian dengan pesanan.

- Ijaroh, aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayar-an upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri.

- Musyarakah, aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- Muzara’ah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.

- Musaqah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.

- Mukhabarah, adalah muzara’ah tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.
3. Prinsip-prinsip Operasional
Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu[5]:

a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan danaya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.

b. Prinsip bagi hasil, meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudarib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

c. Prinsip jual-beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (operating lease/ijaroh) dan sewa beli (financial lease/bai' al ta’jir).

e. Prinsip jasa (fee), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.
4. Produk Bank Syari'ah

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pem-bagian keuntungan sesuai kesepakatan.[6]
Pembiayaan dalam perbankan syari'ah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syari'ah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk mudarabah (trust financing) dan musyarakah (partnership financing), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli)[7].

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkin-kan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi, maka bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagihasilkan usaha bank kepada penyimpan mudarabah, maka bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk[8]:

1. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil yang terdiri dari (a) pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah dan (b) pembiayaan investasi bagi hasil al musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.

2. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan yang terdiri dari (a) pembiayaan perdagangan al-mudarabah dan (b) pembiayaan perdagangan al-baiu bithaman ajil. Dari pembiayan perdagangan tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan.

3. Pembiayan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk (a) sewa guna usaha atau disebut al-ijarah (b) sewa beli atau disebut baiu takjiri. Di Indonesia, al ijaroh dan al baiu takjiri tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian penyewaan fasilitas tempat penyim-panan harta dapat dikategorikan sebagai al-ijaroh. Dari kegiatan usaha al-ijaroh, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.

4. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (al-qardhul hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang, seperti bea materai, bea akte notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-qardhul hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.

5. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (current account), dalam bentuk giro wadi’ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk mem-peroleh balas jasa (fee) seperti: pemberian jaminan (al-kafalah), pengalihan tagihan (al-hiwalah), pelayanan khusus (al-jualah), pembukaan L/C (al-wakalah), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa fee.
Dalam bentuk praktik di lapangan, di samping menyedikan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang modal (alat kerja), modal kerja operasional dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil. Bank syari'ah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai mem-fasilitasi jaringan pemasaran (tata niaga) yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syari'ah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.
Konsep ideal perbankan yang sesuai dengan syari'ah Islam seperti yang diuraikan di atas pada praktiknya belum diselenggarakan secara ideal pula oleh bank-bank Islam di Indonesia. Menurut Zainul Arifin, beberapa praktik perbankan syari'ah yang masih jauh dari konsep ideal bank syari'ah adalah sebagai berikut[9]:

1. Terlalu memusatkan pada mekanisme murabahah dan mengabaikan mekanisme pembiayaan sah lainnya.

2. Menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme murabahah.

3. Mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan.

4. Kurang memberi respons tambah pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan pemerintah.

5. Kegagalan bank-bank Islam dalam menjalin kerjasama antara di mereka.
Kesimpulan

Sistem keuangan atau yang lebih khusus lagi adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem perbankan di negara-negara sedang berkembang telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pem-bangunan. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat luas telah memberikan pertanda bahwa prinsip-prinsip Islam sangat applicable dalam dunia bisnis modern. Namun demikian, implementasi perbankan syari'ah terkadang masih mengalami kendala, baik dari lembaga itu sendiri, maupun dari pemerintah masyarakat. Untuk itu diperlukan kesungguhan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada menuju sistem perbankan syari'ah yang rahmatan lil alamin.

LIKUIDASI PERSEKUTUAN

2010-05-08T09:36:00.000-07:00

Menurut Beam (2000, hal 625), disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti/bubar secara bisnis. Berhentinya persekutuan secara bisnis disebut juga likuidasi.
Pembubaran persekutuan dapat disebabkan oleh:
1) salah seorang sekutu menghendaki pembubaran
2) salah seorang sekutu meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan
3) perselisihan intern diantara sekutu
4) salah seorang sekutu dinyatakan pailit
Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.
Aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan dibuat bertingkat sesuai prioritas:
1) jumlah yang terhutang kepada negara.
2) jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu.
3) jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba.
4) jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikannya.
Meskipun terdapat urutan prioritas tersebut diatas, namun bukan berarti jika terdapat kas yang akan dibagikan kepada sekutu (distribusi kas) pasti dibagikan kepada sekutu atas bagian pinjaman kepada sekutu yang bersangkutan, tetapi pada saat likuidasi maka kedudukan pinjaman dari sekutu/loan dan modal sekutu yang bersangkutan adalah setingkat untuk menghitung hak sekutu yang bersangkutan. Setelah melalui perhitungan yang tertuang dalam skedul pembayaran kas, maka kas yang dibagikan kepada masing-masing sekutu barulah dibedakan berdasarkan prioritas tersebut diatas untuk masing-masing sekutu yang bersangkutan.
Pada umumnya likuidasi persekutuan menyangkut hal-hal:
1) semua perkiraan sementara / nominal pada buku besar disesuaikan dan ditutup, kemudian laba/rugi hasil penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu berdasarkan rasio laba/rugi.
2) mengkonversi aktiva nonkas menjadi kas
3) mengakui keuntungan dan kerugian dan biaya likuidasi yang timbul selama masa likuidasi dengan cara mengalokasikan ke modal para sekutu sesuai dengan perbandingan laba/rugi
4) membayar semua kewajiban kepada negara dan kreditur / pihak ketiga
5) bila modal sekutu bersaldo debit (defisit) maka dapat dikompensasi / di-offset dengan saldo pinjaman modal dari sekutu yang bersangkutan, maksimum sebesar saldo pinjaman modal dari sekutu yang bersangkutan / loan tetapi tidak sampai menyebabkan modal bersaldo kredit. Jika tidak ada saldo pinjaman dari sekutu yang bersangkutan, maka sekutu yang bersaldo modal debit harus menyetorkan kas.
6) mendistribusikan sebagian atau seluruh kas yang tersedia kepada para sekutu berdasarkan rasio laba/rugi dengan memperhatikan syarat perlu menyusun skedul pembayara kas.
Untuk likuidasi secara langsung, syarat perlu menyusun skedul pembayaran kas bila memenuhi minimal satu syarat sebagai berikut:
1) bila ada sekutu yang defisit
2) bila ada kas yang ditahan
3) bila masih ada saldo aktiva non kas
Ditinjau dari waktu penyusunan daftar likuidasi, maka likuidasi dapat dibedakan menjadi:
1. Likuidasi secara langsung/sekaligus:
Likuidasi secara langsung yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasi.
2. Likuidasi secara bertahap periodik
Likuidasi secara bertahap periodik yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik setelah terjadinya realisasi aktiva nonkas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo.
3. Likuidasi secara bertahap dengan program kas
Likuidasi secara bertahap dengan program kas yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik dimana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun, yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu dikemudian hari. Disamping itu skedul pembayaran kas pada cara ini juga agak berbeda dengan likuidasi secara bertahap periodik.
Likuidasi berlangsung setelah proses realisasi selesai, dapat dibedakan menjadi:
1) Persekutuan mampu membayar semua kewajiban kepada pihak ketiga selain kepada sekutu. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:
a. Tidak ada sekutu bersaldo modal debit setelah realisasi aktiva nonkas dilakukan, biaya-biaya dikeluarkan dan offset dilakukan.
b. Terdapat minimal seorang sekutu bersaldo modal debit setelah realisasi aktiva nonkas dilakukan, biaya-biaya dikeluarkan tetapi defisit tersebut masih bisa ditutup dengan kompensasi loan (offset).
2) Persekutuan tidak mampu membayar semua kewajiban kepada pihak ketiga selain kepada sekutu. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:
a. Terdapat minimal seorang sekutu bersaldo modal debit setelah realisasi aktiva nonkas dilakukan, biaya-biaya dikeluarkan dan offset dilakukan tetapi semua sekutu secara pribadi solven.
Kemungkinan yang dapat terjadi untuk kondisi seperti ini adalah:
1. Anggota yang mengalami defisit, menyetorkan uang kepersekutuan untuk menutup defisit tersebut, Setoran uang ini digunakan untuk melunasi hutang ke kreditur,sisanya kalau ada untuk anggota persekutuan.
2. Sisa hutang kepada pihak luar dilunasi oleh salah seorang anggota dulu (dapat anggota yang defisit atau tidak). Pelunasan ini dianggap sebagai setoran modal anggota tersebut. Setoran modal oleh anggota yang defisit dipakai sebagai pembayaran kembali hak-hak anggota lainnya.
b. Terdapat minimal seorang sekutu bersaldo modal debit setelah realisasi aktiva nonkas dilakukan, biaya-biaya dikeluarkan, dan offset dilakukan tetapi semua sekutu secara pribadi insolven.
c. Terdapat minimal seorang sekutu bersaldo modal debit setelah realisasi aktiva nonkas dilakukan, biaya-biaya dikeluarkan, dan offset dilakukan tetapi ada sekutu yang secara pribadi solven mau pun insolven.
Untuk ini harus diadakan penelitihan seksama atas posisi harta dan hutang pribadi masing-masing anggota. Ini penting untuk menentukan siapa yang harus membayar sisa hutang kreditur terlebih dahulu dan siapa yang betul-betul tidak mampu.
Dalam hal penentuan kemampuan masing-masing anggota perlu diperhatikan :
1. Hak-hak kreditur pribadi anggota
Berhak sepenuhnya menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta pribadi pemilik. Dengan kata lain kreditur persekutuan hanya dapat mengklaim atas harta pribadi pemilik bila hutang-hutang pribadi telah dilunasi. Sebaliknya kreditur pribadi anggota hanya dapat mengajukan klaim atas aktiva persekutuan, bila kewajiban persekutuan kepada pihak luar telah dilunasi dan masih mempunyai hak dalam persekutuaan.
2. Hak-hak kreditur persekutuan.
Berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta milik persekutuan. Dengan kata lain kreditur pribadi hanya dapat mengklaim atas harta milik persekutuan bila semuat kewajiban persekutuan kepada pihak luar telah dilunasi. Sebaliknya kreditur persekutuan hanya dapat mengajukan klaim atas aktiva pribadi anggota, bila semua kewajiban pribadi kepada pihak luar telah dilunasi.

Berikut ini adalah contoh persekutuan ABC yang dinyatakan akan dilikuidasi dengan rasio laba/rugi yaitu A : B : C = 2 : 3 : 5.
Neraca Persekutuan ABC sesaat sebelum dilikuidasi menunjukkan sbb:
Persekutuan ABC
Neraca
Per 31 Desember 1998 (Jutaan rupiah)

Kas 100 Hutang Dagang 500
Aktiva non kas 1.400 Hutang kepada C 400
Modal A 300
Modal B 200
Modal C 100
Total aktiva 1.500 Total Hutang & Modal 1.500

Posisi aktiva dan kewajiban pribadi para sekutu adalah sebagai berikut:
Sekutu Aktiva Pribadi (diluar kepemilikan persekutuan) Kewajiban Pribadi (diluar kepemilikan persekutuan)
A 900 500
B 700 700
C 500 900
Para sekutu bersepakat untuk melikuidasi persekutuan ABC dengan likuidasi secara langsung karena realisasi seluruh aktiva nonkas dapat dilakukan dengan segera. Hasil realisasi akan digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar, setelah hutang kepada pihak luar telah lunas dan apabila masih ada sisa kas maka dibagikan seluruhnya kepada para sekutu sesuai dengan hak para sekutu. Jika kas yang tersedia setelah realisasi dan pembebanan biaya-biaya masih tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak luar maka sekutu yang solven yang akan membayar hutang terlebih dahulu. Bila hutang kepada pihak luar telah lunas dan masih ada sekutu yang bersaldo modal debit setelah kompensasi maka sekutu tersebut menyetorkan kas ke persekutuan pada saat tidak ada kas lagi. Penyelesaian akhir dilakukan diluar persekutuan untuk sekutu yang defisit tetapi secara pribadi insolven.
a) Apabila seluruh aktiva non kas hanya dapat direalisasi sebesar Rp. 1.300.000.000,- maka daftar likuidasi seperti berikut :
Persekutuan ABC
Daftar Likuidasi
(dalam Jutaan rupiah)
20% 30% 50%
Keterangan Kas Aktiva Hutang Hutang Modal
non kas Dagang kepada C A B C
Saldo sebelum likuidasi 100 1.400 500 400 300 200 100
Realisasi aktiva 1.300 (1.400) (20) (30) (50)
1.400 0 500 400 280 170 50
Pembyran hutang kepada kreditur (500) (500)
900 0 0 400 280 170 50
Distribusi Kas (900) (400) (280) (170) (50)
0 0 0 0 0 0 0

Hasil realisasi sebesar 1.300 juta akan menambah kas dan mengurangi aktiva nonkas 1.400 juta serta selisih rugi 100 juta dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio laba/rugi. Pada contoh soal ini tidak ada biaya likuidasi sehingga tidak perlu mengurangi kas dan modal para sekutu. Setelah realisasi, kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu, dalam hal ini adalah hutang dagang sebesar 500 juta, tetapi jika ada hutang kepada negara maka harus didahulukan daripada pembayaran hutang kepada para kreditur. Sisa kas setelah pembayaran hutang digunakan untuk dibagikan kepada para sekutu (distribusi kas), terlihat bahwa tidak perlu membuat skedul pembayaran kas karena tidak memenuhi syarat untuk menyusun skedul pembayaran kas. Untuk contoh ini tidak ada sekutu yang defisit sehingga tidak perlu ditutup dengan loan (pinjaman dari sekutu) yang bersangkutan. Contoh pertama ini merupakan contoh yang sangat sederhana, untuk setiap contoh dengan kasus yang berbeda-beda akan dibahas pada asumsi tersendiri.
Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut:
Kas 1.300.000.000
Modal A 20.000.000
Modal B 30.000.000
Modal C 50.000.000
Aktiva Nonkas 1.400.000.000
Hutang Dagang 500.000.000
Kas 500.000.000
Hutang kepada C 400.000.000
Modal A 270.000.000
Modal B 180.000.000
Modal C 50.000.000
Kas 900.000.000
b) Apabila seluruh aktiva non kas hanya dapat direalisasi sebesar Rp. 800.000.000,- maka daftar likuidasi adalah seperti berikut :
Persekutuan ABC
Daftar Likuidasi
(Jutaan Rupiah)
20% 30% 50%
Keterangan Kas Aktiva Hutang Hutang Modal
non kas Dagang kepada C A B C
Saldo sebelum likuidasi 100 1.400 500 400 300 200 100
Realisasi aktiva 800 (1.400) (120) (180) (300)
900 0 500 400 180 20 (200)
Pembyran hutang kpd kreditur (500) (500)
400 0 0 400 180 20 (200)
Kompensasi defisit dengan loan (200) 200
400 0 0 200 180 20 0
Distribusi Kas (400) (200) (180) (20)
0 0 0 0 0 0 0

Hasil realisasi sebesar 800 juta akan menambah kas dan mengurangi aktiva nonkas 1.400 juta serta selisih rugi 600 juta dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio laba/rugi. Pada contoh soal ini tidak ada biaya likuidasi sehingga tidak perlu mengurangi kas dan modal para sekutu. Setelah realisasi, kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu, dalam hal ini adalah hutang dagang sebesar 500 juta, tetapi jika ada hutang kepada negara maka harus didahulukan daripada pembayaran hutang kepada para kreditur. Sisa kas setelah pembayaran hutang digunakan untuk dibagikan kepada para sekutu (distribusi kas), terlihat bahwa tidak perlu membuat skedul pembayaran kas karena tidak memenuhi syarat untuk menyusun skedul pembayaran kas. Untuk contoh ini ada sekutu yang defisit sehingga perlu ditutup dengan loan (pinjaman dari sekutu) yang bersangkutan.
Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut:
Kas 800.000.000
Modal A 120.000.000
Modal B 180.000.000
Modal C 300.000.000
Aktiva Nonkas 1.400.000.000
(jurnal untuk mencatat realisasi aktiva nonkas)

Hutang Dagang 500.000.000
Kas 500.000.000
(jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dagang)

Hutang kepada C 200.000.000
Modal C 200.000.000
(jurnal untuk mencatat kompensasi defisit dengan hutang kepada sekutu/loan)

Hutang kepada C 200.000.000
Modal A 180.000.000
Modal B 20.000.000
Kas 400.000.000
c) Apabila seluruh aktiva non kas hanya dapat direalisasi sebesar Rp. 500.000.000,- maka daftar likuidasi adalah seperti berikut :
Persekutuan ABC
Daftar Likuidasi
(Jutaan Rupiah)
20% 30% 50%
Keterangan Kas Aktiva Hutang Hutang Modal
non kas Dagang kepada C A B C
Saldo sebelum likuidasi 100 1.400 500 400 300 200 100
Realisasi aktiva 500 (1.400) (180) (270) (450)
600 0 500 400 120 (70) (350)
Pembyran hutang kpd kreditur (500) (500)
100 0 0 400 120 (70) (350)
Kompensasi defisit dengan loan (350) 350
100 0 0 50 120 (70) 0
Distribusi Kas (skedul 1) (100) (100)
0 0 0 50 20 (70) 0
Penyelesaian akhir (50) (20) 70
0 0 0 0 0 0 0

Skedul 1 : Skedul Pembayaran Kas
Keterangan 20% 30% 50%
A B C
Saldo sebelum DK 120 (70) 0
Loan 50
Hak para sekutu 120 (70) 50
Kemungkinan defisit B ditanggung A dan C (20) 70 (50)
Distribusi Kas 100 0 0
Pengembalian pinjaman 0 0 0
Pengembalian modal 100
Distribusi kas 100 0 0

Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut:
Kas 500.000.000
Modal A 180.000.000
Modal B 270.000.000
Modal C 450.000.000
Aktiva Nonkas 1.400.000.000
(jurnal untuk mencatat realisasi aktiva nonkas)

Hutang Dagang 500.000.000
Kas 500.000.000
(jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dagang)

Hutang kepada C 350.000.000
Modal C 350.000.000
(jurnal untuk mencatat offset/ kompensasi defisit dengan hutang kepada sekutu/loan)

Modal A 100.000.000
Kas 100.000.000
(jurnal untuk mencatat distribusi kas)

Hutang kepada C 50.000.000
Modal A 20.000.000
Modal B 70.000.000
(jurnal untuk mencatat penyelesaian akhir)

d) Apabila seluruh aktiva non kas hanya dapat direalisasi sebesar Rp. 300.000.000,- maka daftar likuidasi adalah seperti berikut :
Persekutuan ABC
Daftar Likuidasi
(Jutaan Rupiah)
20% 30% 50%
Keterangan Kas Aktiva Hutang Hutang Modal
non kas Dagang kepada C A B C
Saldo sebelum likuidasi 100 1.400 500 400 300 200 100
Realisasi aktiva 300 (1.400) (220) (330) (550)
400 0 500 400 80 (130) (450)
Pembyran hutang kpd kreditur (400) (400)
0 0 100 400 80 (130) (450)
Kompensasi defisit dengan loan (400) 400
0 0 100 0 80 (130) (50)
Pembayaran hutang oleh A (100) 100
0 0 0 0 180 (130) (50)
Penyelesaian akhir (180) 130 50
0 0 0 0 0 0 0

Pada contoh ini terdapat sisa hutang kepada pihak luar sebesar 100 juta setelah semua aktiva bersaldo nol, maka sesuai dengan ketentuan bahwa sekutu bertanggungjawab secara penuh sampai keharta pribadinya maka pembayaran dilakukan oleh sekutu yang secara pribadi solven. Untuk contoh soal ini sekutu A membayar hutang dagang sebesar 100 juta maka saldo modal A akan bertambah sebesar 100 juta pula.

Kas 300.000.000
Modal A 220.000.000
Modal B 330.000.000
Modal C 550.000.000
Aktiva Nonkas 1.400.000.000
(jurnal untuk mencatat realisasi aktiva nonkas)

Hutang Dagang 400.000.000
Kas 400.000.000
(jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dagang)
Hutang kepada C 400.000.000
Modal C 400.000.000
(jurnal untuk mencatat offset/ kompensasi defisit dengan hutang kepada sekutu/loan)

Hutang Dagang 100.000.000
Modal A 100.000.000
(jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dagang oleh A)

Modal A 180.000.000
Modal B 130.000.000
Modal C 50.000.000
(jurnal untuk mencatat penyelesaian akhir)

TTD:

Nama : Muhammad iqbal
Npm : 08106210014
Fak : Ekonomi
Jur : Keuangan dan perbankan
Mata pel : Akuntansi keuangan lanjutan I